Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin: Rakyat Jangan Memilih karena Uang

Kompas.com - 18/05/2022, 14:51 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memprediksi money politic atau politik uang akan menjadi bentuk korupsi yang paling marak terjadi di ajang pemilihan umum (Pemilu) 2024 nanti.

Cak Imin mengatakan kemurnian politik akan rusak karena politik uang.

"Ya paling pokok sebetulnya money politic. Yang itu Bawaslu sudah antisipasi. Dan memang kenapa kemurnian politik itu rusak, kompetisi menjadi kacau karena money politic," ujar Cak Imin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Baca juga: Moeldoko: Tak Mudah Hilangkan Politik Uang, Kecurangan atau Strategi Bobotoh di Pilkades

Cak Imin mengajak masyarakat untuk menghindari politik uang. Dia meminta masyarakat tidak memilih calon di Pemilu 2024 nanti karena uang.

"Rakyat jangan memilih karena uang. Memilih betul-betul karena hati nurani, keinginan, cita-cita, kesamaan, harapan, minimal kedekatan dengan calon," tuturnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk mengantisipasi kemungkinan pemanfaatan teknologi digital untuk politik uang atau money politic.

Mantan Ketua Bawaslu RI periode 2017-2022 Abhan mengatakan, keberadaan media sosial dan perkembangan teknologi informasi memungkinkan terjadinya politik uang yang tak kasat mata.

Baca juga: Bawaslu Diminta Antisipasi Kemungkinan Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Politik Uang

Untuk itu, Bawaslu harus mampu melakukan investigasi terkait dengan politik yang yang memanfaatkan teknologi tersebut.

"Yang perlu diantisipasi kawan-kawan Bawaslu barangkali era media sosial, money politic tidak lagi transactional cash. Tapi juga digitalisasi bagaimana Bawaslu melakukan investigasi pembuktian money politic yang sifatnya tidak kasat mata tetapi dengan digitalisasi," ujar Abhan dalam acara Bawaslu Mendengar secara daring, Minggu (15/5/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com