Kompas.com - 09/09/2021, 16:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui bahwa politik uang dan kecurangan dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) tak mudah dihilangkan. Namun demikian, bukan berarti praktik tersebut tak bisa dihindari.

Hal itu Moeldoko sampaikan dalam sebuah diskusi daring terkait Pilkades, Kamis (9/9/2021).

“Memang tidak mudah untuk menghilangkan politik uang, kecurangan, atau strategi bobotoh dalam Pilkades. Tapi paling tidak budaya itu bisa dihindari sedikit-demi sedikit," kata Moeldoko melalui keterangan tertulis, Kamis.

Moeldoko pun mengajak seluruh pihak mendukung pelaksanaan Pilkades yang jujur, adil, bersih, dan bermartabat. Sebagaimana diketahui, Pilkades serentak akan digelar di sejumlah daerah di Indonesia tahun ini.

Dalam kesempatan yang sama Moeldoko juga menyoroti peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa. Ia mengatakan, dana desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin.

Baca juga: Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Peggunaan dana desa sebagai bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus bisa dipertanggungjawabkan ke publik.

"Penggunaannya harus terbuka dan mengakomodir kebutuhan warga, bukan keinginan kepala desanya,” ujarnya.

Moeldoko mengungkap bahwa kendala pengelolaan dana desa umumnya disebabkan oleh sumber daya manusia (SDM).

Oleh karenanya, ia mendorong para kepala desa menjadi motivator, fasilitator, dan mobilisator agar penggunaan dana desa tepat sasaran dan tepat guna, utamanya dalam penanganan dampak pandemi virus corona.

Sebagaimana yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo, kata Moeldoko, desa merupakan entitas terdepan dalam pembangunan dan ketahanan nasional.

Menghadapi situasi pandemi seperti sekarang ini desa seharusnya berperan aktif untuk ikut memulihkan kondisi, baik kesehatan maupun ekonomi. Untuk itu, pengelolaan dana desa harus tepat sasaran dan tepat guna.

Baca juga: 271 Desa di Garut Gelar Pilkades Tahun Ini, Minat Warga Jadi Kades Tinggi di Masa Pandemi

Selain pengelolaan dana desa, lanjut Moeldoko, kepala desa harus mampu meningkatkan nilai jual yang dimiliki desa ke pasar dunia. Sebuah desa di Yogyakarta misalnya, sukses mengekspor hasil kerajinan melalui e-commerce.

Dengan mengoptimalkan potensi desa, diharapkan warga menjadi lebih makmur dan sejahtera.

“Potensi itu jangan berhenti hanya sebagai potensi saja, tapi bagaimana kepala desa bisa menunjukkan dan menjualnya,” kata Moeldoko.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 3 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 3 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
KPK Minta Semua Pihak Tak Memperkeruh Suasana atas Kasus Lukas Enembe

KPK Minta Semua Pihak Tak Memperkeruh Suasana atas Kasus Lukas Enembe

Nasional
Dugaan Penipuan PT Indosterling Optima Investa, Ini Kata Pengacara

Dugaan Penipuan PT Indosterling Optima Investa, Ini Kata Pengacara

Nasional
Jika Tak Bertahan di KIB, PPP Disarankan Segera Putuskan Koalisi Baru

Jika Tak Bertahan di KIB, PPP Disarankan Segera Putuskan Koalisi Baru

Nasional
Media Narasi Laporkan Dugaan Peretasan ke Bareskrim

Media Narasi Laporkan Dugaan Peretasan ke Bareskrim

Nasional
Fadel Muhammad Laporkan La Nyalla ke BK DPD Terkait Manipulasi Agenda Sidang Paripurna

Fadel Muhammad Laporkan La Nyalla ke BK DPD Terkait Manipulasi Agenda Sidang Paripurna

Nasional
UPDATE 30 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,95 Persen, Ketiga 27,09 Persen

UPDATE 30 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,95 Persen, Ketiga 27,09 Persen

Nasional
Di Balik Organisasi Bayangan Nadiem, Apa Kata Pengguna Platform Pendidikan Bentukannya?

Di Balik Organisasi Bayangan Nadiem, Apa Kata Pengguna Platform Pendidikan Bentukannya?

Nasional
PDI-P Ungkap Puan Belum Dapat Arahan Temui AHY

PDI-P Ungkap Puan Belum Dapat Arahan Temui AHY

Nasional
Mengaku Nasution, Pierre Tendean Diculik, Diikat di Mobil, dan Ditembak Kepalanya

Mengaku Nasution, Pierre Tendean Diculik, Diikat di Mobil, dan Ditembak Kepalanya

Nasional
BERITA FOTO: Penampakan Putri Candrawathi Pakai Baju Tahanan

BERITA FOTO: Penampakan Putri Candrawathi Pakai Baju Tahanan

Nasional
UPDATE 30 September: Bertambah 1.857, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.431.624

UPDATE 30 September: Bertambah 1.857, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.431.624

Nasional
KSAL: Tak Akan Ada Prajurit yang Lolos dari Hukum jika Terbukti Langgar Pidana

KSAL: Tak Akan Ada Prajurit yang Lolos dari Hukum jika Terbukti Langgar Pidana

Nasional
Sekjen DPR Minta Persoalan Pamdal Titipan Anggota Dewan Tak Diperpanjang

Sekjen DPR Minta Persoalan Pamdal Titipan Anggota Dewan Tak Diperpanjang

Nasional
Politisi Gerindra Nilai Penahanan Putri Candrawathi Sudah Tepat: Alasannya 'Make Sense'

Politisi Gerindra Nilai Penahanan Putri Candrawathi Sudah Tepat: Alasannya "Make Sense"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.