Bawaslu Diminta Antisipasi Kemungkinan Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Politik Uang

Kompas.com - 15/05/2022, 17:29 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk mengantisipasi kemungkinan pemanfaatan teknologi digital untuk politik uang atau money politic.

Mantan Ketua Bawaslu RI periode 2017-2022 Abhan mengatakan, keberadaan media sosial dan perkembangan teknologi informasi memungkinkan terjadinya politik uang yang tak kasat mata.

Untuk itu, Bawaslu harus mampu melakukan investigasi terkait dengan politik yang yang memanfaatkan teknologi tersebut.

"Yang perlu diantisipasi kawan-kawan Bawaslu barangkali era media sosial, money politic tidak lagi transactional cash. Tapi juga digitalisasi bagaimana Bawaslu melakukan investigasi pembuktian money politic yang sifatnya tidak kasat mata tetapi dengan digitalisasi," ujar Abhan dalam acara Bawaslu Mendengar secara daring, Minggu (15/5/2022).

Baca juga: Bawaslu dan Keterbukaan Informasi Publik

Di sisi lain, hal yang perlu menjadi perhatian yakni kemungkinan terjadinya politik transaksional pada proses pencalonan.

Hal lain yang juga menjadi sorotan yakni terkait dengan dana kampanye.

"Money politic memang bagian dari sekian persoalan, tetapi kalau mau memotong politik transaksional harus dari konsentrasi di dalam pengawasan atau penanganan pelanggaran terkait dana kampanye, saya kira itu penting," jelas Abhan.

Baca juga: Pilkada 9 Desember, Risiko Penularan Covid-19, dan Ancaman Money Politic...

Ia mengatakan, salah satu persoalan dalam masa Pemilu sebelumnya untuk menangani dana kampanye yakni terkait regulasi.

Abhan mengatakan, audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP) hanya sebatas audit formal.

Sehingga, audit hanya dilakukan terhadap laporan keuangan dana kampanye yang dilampirkan.

Untuk itu, ia meminta Bawaslu untuk melakukan koordinasi, misalnya dengan PPATK terkait dengan pelaporan dana kampanye tersebut.

"Sehingga tidak bisa menjangkau audit materiil. Jadi yang kasat mata bisa dilihat, misalnya kampanye dengan media sosial berbayar, tetapi laporan dananya kecil, karena yang diaudit itu yang dilaporkan. Ke depan perlu koordinasi Bawaslu dengan lembaga terkait," kata Abhan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 4 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 4 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Bolehkah Polisi Mengambil Kunci Motor?

Bolehkah Polisi Mengambil Kunci Motor?

Nasional
Aturan Razia Polisi Lalu Lintas

Aturan Razia Polisi Lalu Lintas

Nasional
Tito Karnavian Kenang Perjumpaan Terakhir dengan Tjahjo Kumolo di Sidang Kabinet

Tito Karnavian Kenang Perjumpaan Terakhir dengan Tjahjo Kumolo di Sidang Kabinet

Nasional
Tahlilan di Rumah Duka Tjahjo Kumolo, Menteri Basuki: Saya Sangat Kehilangan...

Tahlilan di Rumah Duka Tjahjo Kumolo, Menteri Basuki: Saya Sangat Kehilangan...

Nasional
UPDATE 2 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,20 Persen, Ketiga 24,45 Persen

UPDATE 2 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,20 Persen, Ketiga 24,45 Persen

Nasional
Tito Karnavian: Kemendagri Sangat Berduka untuk Pak Tjahjo

Tito Karnavian: Kemendagri Sangat Berduka untuk Pak Tjahjo

Nasional
UPDATE 2 Juli: Tambah 1.794, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.092.303

UPDATE 2 Juli: Tambah 1.794, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.092.303

Nasional
Rusia Masih Invasi Ukraina, Dino Patti Djalal: Sulit Berharap Jokowi Bisa Hentikan Aksi Militer dalam Sekali Kunjungan

Rusia Masih Invasi Ukraina, Dino Patti Djalal: Sulit Berharap Jokowi Bisa Hentikan Aksi Militer dalam Sekali Kunjungan

Nasional
Bertemu Surya Paloh, Bamsoet Dapat Usul Masukkan Lagi Utusan Golongan sebagai Anggota MPR

Bertemu Surya Paloh, Bamsoet Dapat Usul Masukkan Lagi Utusan Golongan sebagai Anggota MPR

Nasional
Satu Suara Usung Prabowo Capres, Gerindra: Sahabat-sahabat PKB, Kebangkitan Indonesia Raya di Depan Mata

Satu Suara Usung Prabowo Capres, Gerindra: Sahabat-sahabat PKB, Kebangkitan Indonesia Raya di Depan Mata

Nasional
Menteri PAN-RB Ad Interim Mahfud MD, Pengganti Tjahjo Kumolo Tunggu Keputusan Presiden

Menteri PAN-RB Ad Interim Mahfud MD, Pengganti Tjahjo Kumolo Tunggu Keputusan Presiden

Nasional
Pengamat: Koalisi Gerindra-PKB Lebih Baik Usung Prabowo dan Khofifah daripada dengan Cak Imin

Pengamat: Koalisi Gerindra-PKB Lebih Baik Usung Prabowo dan Khofifah daripada dengan Cak Imin

Nasional
Analisis Dino Patti Djalal: Zelensky Lihat Jokowi Bawa Misi Damai, Putin Anggap Kunjungan Bilateral Semata

Analisis Dino Patti Djalal: Zelensky Lihat Jokowi Bawa Misi Damai, Putin Anggap Kunjungan Bilateral Semata

Nasional
Janji Jokowi Besuk Tjahjo Kumolo yang Urung Terwujud...

Janji Jokowi Besuk Tjahjo Kumolo yang Urung Terwujud...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.