JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (12/5/2022).
Usai pertemuan tersebut, Airlangga menyatakan bahwa partainya menjajaki koalisi dengan PAN dan PPP untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Tentunya kita akan bekerja sama ke depan untuk mengawal agenda-agenda politik ke depan, termasuk dalam pemilu nanti di 2024," kata Airlangga dalam konferensi pers.
"Tentu kita akan juga membuat program ke depan yang akan melanjutkan program-program strategis dari Bapak Presiden Jokowi," lanjutnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu pun mengatakan, kerja sama tersebut juga akan berlanjut hingga tingkat daerah.
Baca juga: KPK Tahan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy
Dia menginstruksikan seluruh jajaran Partai Golkar di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk bekerja sama dengan PAN dan PPP sebagai tindak lanjut dari pertemuan pada Kamis kemarin.
Sementara itu, Zulkifli tidak menampik bahwa ketiga partai politik itu mempunyai peluang untuk berkoalisi di Pemilihan Presiden 2024.
"Insya Allah," kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan.
Suharso juga melontarkan jawaban serupa saat diberi pertanyaan yang sama.
Ia pun membuka peluang masuknya partai-partai politik lain ke koalisi yang tengah dijajaki tersebut.
"Kemungkinan nambah pasti lah," kata Suharso.
Baca juga: Selain Terjerat Kasus Suap Izin Minimarket, Wali Kota Ambon Diduga Terima Gratifikasi
Sehari usai pertemuan, Partai Golkar, PAN dan PPP menyatakan telah sepakat membentuk koalisi yang diberi nama Indonesia Bersatu.
Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily dalam keterangannya, Jumat (13/5/2022).
“Dengan visi partai yang dimilikinya dan berbagai pengalaman politik, kesemuanya bersepakat untuk menyatukan diri membangun koalisi yang disebut Koalisi Indonesia Bersatu,” tutur dia.
Ace mengungkapkan, ketiga partai politik (parpol) itu sepakat untuk mengakhiri politik identitas yang menimbulkan polarisasi di masyarakat seperti yang terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019.