Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar, PAN, PPP Berkoalisi, Akankah Calonkan Airlangga di Pilpres 2024 ?

Kompas.com - 14/05/2022, 08:48 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ivany Atina Arbi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (12/5/2022).

Usai pertemuan tersebut, Airlangga menyatakan bahwa partainya menjajaki koalisi dengan PAN dan PPP untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Tentunya kita akan bekerja sama ke depan untuk mengawal agenda-agenda politik ke depan, termasuk dalam pemilu nanti di 2024," kata Airlangga dalam konferensi pers.

"Tentu kita akan juga membuat program ke depan yang akan melanjutkan program-program strategis dari Bapak Presiden Jokowi," lanjutnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu pun mengatakan, kerja sama tersebut juga akan berlanjut hingga tingkat daerah.

Baca juga: KPK Tahan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy

Dia menginstruksikan seluruh jajaran Partai Golkar di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk bekerja sama dengan PAN dan PPP sebagai tindak lanjut dari pertemuan pada Kamis kemarin.

Sementara itu, Zulkifli tidak menampik bahwa ketiga partai politik itu mempunyai peluang untuk berkoalisi di Pemilihan Presiden 2024.

"Insya Allah," kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan.

Suharso juga melontarkan jawaban serupa saat diberi pertanyaan yang sama.

Ia pun membuka peluang masuknya partai-partai politik lain ke koalisi yang tengah dijajaki tersebut.

"Kemungkinan nambah pasti lah," kata Suharso.

Baca juga: Selain Terjerat Kasus Suap Izin Minimarket, Wali Kota Ambon Diduga Terima Gratifikasi

Umumkan koalisi

Sehari usai pertemuan, Partai Golkar, PAN dan PPP menyatakan telah sepakat membentuk koalisi yang diberi nama Indonesia Bersatu.

Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily dalam keterangannya, Jumat (13/5/2022).

“Dengan visi partai yang dimilikinya dan berbagai pengalaman politik, kesemuanya bersepakat untuk menyatukan diri membangun koalisi yang disebut Koalisi Indonesia Bersatu,” tutur dia.

Ace mengungkapkan, ketiga partai politik (parpol) itu sepakat untuk mengakhiri politik identitas yang menimbulkan polarisasi di masyarakat seperti yang terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019.

“Tiga partai yang berkumpul sepakat bahwa dalam Pemilu 2024 nanti kita tidak boleh terjebak pada hal yang sama,” sebutnya.

Baca juga: Prihatin Wali Kota Ambon Tersangka Suap Izin Usaha, Ketua KPK: Seharusnya Jadi Sarana Dorong Ekonomi

“Kami ingin pemilu menjadi ajang kontestasi ide, gagasan, track record, dan prestasi. Kesempatan untuk saling membuktikan diri mana yang terbaik di antara para peserta kontestasi,” jelas dia.

Selain itu, Ace menegaskan, Koalisi Indonesia Bersatu ingin kompetisi hanya terjadi dalam proses Pemilu 2024.

Setelahnya, masing-masing tokoh bisa bersatu untuk membangun bangsa.

“Karena kita butuh bersatu agar bisa sama-sama membangun Indonesia,” katanya.

Terakhir, Ace memaparkan bahwa nama Bersatu diambil dari masing-masing lambang ketiga partai tersebut.

“Beringin lambangnya Golkar, Surya (matahari) lambangnya PAN, dan Baitullah (Kabah) lambangnya PPP,” imbuhnya.

Baca juga: KPK Tetapkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Tersangka Suap Rp 500 Juta

Usung Airlangga jadi capres ?

Upaya pembentukan koalisi antara PAN, Golkar dan PPP dinilai merupakan usaha mengusung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan, Partai Golkar lebih mudah menggandeng dua partai tersebut karena belum punya tokoh dominan untuk dijagokan.

“Memang PAN dan PPP belum punya tokoh yang bisa leading di partainya. Kalau parpol yang lain tawar menawarnya agak alot karena masih punya (tokoh) yang berpeluang maju sebagai RI 1,” terang Firman pada Kompas.com, Jumat.

Ia menilai saat ini yang dipikirkan Partai Golkar adalah mencapai presidential threshold (PT).

Soal siapa tokoh dari PAN atau PPP, lanjut Firman, yang cocok mendampingi Airlangga bisa dipikirkan kemudian.

Baca juga: Profil Richard Louhenapessy, Wali Kota Ambon 2 Periode yang Kini Tersangka Suap

Diberitakan sebelumnya, usai pertemuan pada Kamis malam, Airlangga tidak menjawab saat ditanya soal siapa calon presiden yang akan diusung oleh koalisi ketiga parpol.

Oleh karenanya, Firman menduga, jika tokoh yang akan mendampingi Airlangga tak juga muncul atau dipandang cocok, peserta koalisi ini bisa bertambah dengan mengajak Partai Demokrat.

“Dalam perkembangannya bukan tidak mungkin menggaet Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sebab setahu saya di kalangan Golkar ada sebagian yang nyaman dengan Demokrat, begitu pun sebaliknya,” paparnya.

Firman juga menjelaskan terbentuknya koalisi ini menunjukan bahwa partai politik masih gigih untuk memperjuangkan kadernya sendiri untuk menjadi capres.

“Jadi mau kandidat invidual punya dukungan sekuat apa pun, kalau tidak punya partai ya nothing,” sebutnya.

Pasalnya, sambung Firman, parpol merupakan kendaraan politik utama yang dapat digunakan untuk bertarung dalam Pilpres 2024.

Baca juga: [POPULER NASIONAL] Kenangan Jenderal Soekanto | KPK Jemput Paksa Wali Kota Ambon

Sadar presidential treshold

Menurut pengamat politik Yunarto Wijaya, Partai Golkar, PAN, dan PPP dinilai menyadari bahwa suara partainya pada Pemilu 2024 tidak mencukupi ambang batas pencalonan presiden presidential threshold (PT).

Oleh karena itu, ketiga pemimpin partai politik melakukan pertemuan dini untuk menangani situasi tersebut.

“Apa yang dilakukan oleh PAN, PPP, dan Golkar ini bermula dari kesadaran bahwa suara partai tidak mencukupi ambang presidential threshold untuk masuk dalam gelanggang Pilpres 2024,” ucap Yunarto sebagaimana dilansir dari pemberitaan KompasTV.

Yunarto menuturkan, langkah ketiga parpol tersebut menggabungkan diri seakan-akan memiliki poros sendiri untuk memenuhi prasyarat presidensial threshold.

Namun, bagi Yunarto, koalisi yang coba dibangun oleh tiga partai tersebut masih sangat prematur dan mentah.

“Koalisi saya pikir masih sangat prematur dan sangat mentah, biasanya koalisi akan terbentuk baru pada masa injury time, menjelang pendaftaran,” ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Nasional
Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Nasional
Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Nasional
Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Nasional
Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Nasional
Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Nasional
Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Nasional
Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Nasional
Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Nasional
Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Nasional
Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Nasional
Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Nasional
Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Nasional
Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Nasional
SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com