Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar, PAN, PPP Berkoalisi, Akankah Calonkan Airlangga di Pilpres 2024 ?

Kompas.com - 14/05/2022, 08:48 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ivany Atina Arbi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (12/5/2022).

Usai pertemuan tersebut, Airlangga menyatakan bahwa partainya menjajaki koalisi dengan PAN dan PPP untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Tentunya kita akan bekerja sama ke depan untuk mengawal agenda-agenda politik ke depan, termasuk dalam pemilu nanti di 2024," kata Airlangga dalam konferensi pers.

"Tentu kita akan juga membuat program ke depan yang akan melanjutkan program-program strategis dari Bapak Presiden Jokowi," lanjutnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu pun mengatakan, kerja sama tersebut juga akan berlanjut hingga tingkat daerah.

Baca juga: KPK Tahan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy

Dia menginstruksikan seluruh jajaran Partai Golkar di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk bekerja sama dengan PAN dan PPP sebagai tindak lanjut dari pertemuan pada Kamis kemarin.

Sementara itu, Zulkifli tidak menampik bahwa ketiga partai politik itu mempunyai peluang untuk berkoalisi di Pemilihan Presiden 2024.

"Insya Allah," kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan.

Suharso juga melontarkan jawaban serupa saat diberi pertanyaan yang sama.

Ia pun membuka peluang masuknya partai-partai politik lain ke koalisi yang tengah dijajaki tersebut.

"Kemungkinan nambah pasti lah," kata Suharso.

Baca juga: Selain Terjerat Kasus Suap Izin Minimarket, Wali Kota Ambon Diduga Terima Gratifikasi

Umumkan koalisi

Sehari usai pertemuan, Partai Golkar, PAN dan PPP menyatakan telah sepakat membentuk koalisi yang diberi nama Indonesia Bersatu.

Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily dalam keterangannya, Jumat (13/5/2022).

“Dengan visi partai yang dimilikinya dan berbagai pengalaman politik, kesemuanya bersepakat untuk menyatukan diri membangun koalisi yang disebut Koalisi Indonesia Bersatu,” tutur dia.

Ace mengungkapkan, ketiga partai politik (parpol) itu sepakat untuk mengakhiri politik identitas yang menimbulkan polarisasi di masyarakat seperti yang terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com