Survei Indikator Politik: Mayoritas Publik Nilai Pemberantasan Korupsi Buruk

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) memperlihatkan, mayoritas masyarakat menilai kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia buruk.

Berdasarkan temuan survei, 2,1 persen responden menganggap pemberantasan korupsi sangat baik dan 26 persen baik.

Kemudian, 28,5 persen sedang, 31,7 persen buruk, 6,1 persen sangat buruk, dan 5,6 persen tidak tahu dan tidak jawab.

“Soal pemberantasan korupsi, mereka yang mengatakan kondisi pemberantasan korupsi buruk atau sangat buruk lebih banyak ketimbang yang mengatakan baik atau sangat baik,” kata Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers, Selasa (26/4/2022).

Baca juga: Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

Selain itu, hasil survei juga memperlihatkan kondisi penegakkan hukum nasional. Berdasarkan hasil survei, 2,1 persen responden menganggap penegakkan hukum sangat baik.

Selanjutnya, 32,5 persen baik, 32,6 persen sedang, 25,9 persen buruk, 3,9 persen sangat buruk, dan 2,9 persen tidak tahu dan tidak jawab.

“Kondisi penegakan hukum, yang menilai baik/sangat baik berimbang dengan yang menilai sedang,” ucap Burhanuddin.

Baca juga: Ketua KPK: Semua Pihak Miliki Tanggung Jawab Pemberantasan Korupsi

Adapun survei ini dilakukan pada 14-19 April 2022. Metode survei dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden.

Sementara itu, margin of error kurang lebih sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Para responden ini diwawancara secara tatap muka langsung.