Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebocoran Akun E-mail 28 Institusi Pemerintah Diduga akibat Malware Trojan

Kompas.com - 25/04/2022, 12:16 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 28 institusi yang terdiri dari kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah dilaporkan mengalami kebocoran data kredensial surat elektronik atau e-mail.

Hal itu terungkap dari hasil penelusuran yang dilakukan DarkTracer dan dianalisis oleh pengamat keamanan siber dari Vaksin.com, Alfons Tanujaya. Menurut DarkTracer, kebocoran kredensial e-mail terjadi karena aksi perangkat jahat (malware).

Menurut Alfons, ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab akun e-mail milik lembaga pemerintah berhasil dibobol oleh peretas menggunakan malware.

Baca juga: Ketua MPR Nilai RI Perlu Miliki UU Keamanan dan Ketahanan Siber

Dia mengatakan, jika malware yang dimaksud oleh DarkTracer untuk membobol akun e-mail milik para pegawai kementerian hingga pemerintah daerah adalah trojan, maka modus yang digunakan adalah dengan mencuri ketukan kibor atau dikenal dengan istilah keylogger.

"Trojan bisa masuk ke perangkat anda ketika Anda menginstal perangkat lunak bajakan (crack), menumpang freeware di mana ia akan ikut terinstal secara otomatis ketika Anda menginstal freeware tersebut, atau ketika anda ingin menonton konten video bajakan dan diminta untuk menyetujui instalasi aplikasi tertentu sebagai syarat untuk melihat konten bajakan tersebut," kata Alfons dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Senin (25/4/2022).

Untuk mencegah menjadi korban trojan keylogger, Alfons menyarankan para pegawai kementerian sampai pemerintah daerah harus melindungi perangkat komputer dengan antivirus yang memiliki fitur perlindungan identitas dan perlindungan daring.

Menurut Alfons, fitur perlindungan itu akan tetap melindungi korban dari pencurian kredensial atau keylogging, sekalipun perangkat jahat trojan berhasil menginfeksi komputer dan berusaha menjalankan aksinya. Hal itu disebabkan karena semua ketukan kibor pada perangkat komputer akan dilindungi dengan enkripsi.

Baca juga: Pakar Ungkap Kebocoran Akun Email dari Kemenag sampai KemenPU

"Pastikan perangkat anda dilindungi oleh antivirus yang memiliki kemampuan menjaga perangkat keras anda dari aksi pencurian password," ujar Alfons.

Daftar mail server institusi pemerintah yang mengalami kebocoran e-mail menurut DarkTracer adalah sebagai berikut :

1. mail.kemenag.go.id (326)
2. mail.polri.go.id (114)
3. mail.atrbpn.go.id (104)
4. mail.bps.go.id (100)
5. sakti.mail.go.id (96)
6. webmail.kemenkeu.go.id (85)
7. mailhost.bpd.go.id (84)
8. mail.jabarprov.go.id (79)
9. email.pajak.go.id (46)
10. mail.go.id (37)
11. mail.kemendikbud.go.id (25)
12. mail.dephub.go.id (21)
13. mail.customs.go.id (20)
14. mail.esdm.go.id (14)
15. mail.kejaksaan.go.id (13)
16. mail.kemenkumham.go.id (13)
17. webmail.bnn.go.id (13)
18. email.jakarta.go.id (11)
19. mail.bppt.go.id (11)
20. mail.pertanian.go.id (11)
21. mail.ojk.go.id (10)
22. mail.kemsos.go.id (7)
23. mail.pom.go.id (7)
24. mail.bkkbn.go.id (6)
25. webmail.kpu.go.id (6)
26. mail.bpk.go.id (5)
27. mail.kemenpppa.go.id (5)
28. mail.pu.go.id (4)

Alfons mengatakan, kebocoran kredensial e-mail perlu mendapatkan perhatian ekstra karena dengan berbekal data itu peretas dapat mengakses peladen surel institusi secara sah dan mengirimkan e-mail menggunakan akun yang bocor tersebut.

Menurut Alfons, jika pelaku berhasil meretas akun surel yang bocor, maka mereka akan mampu menembus perlindungan antispam yang canggih sekalipun seperti Sender Policy Framework (SPF), DomainKeys Identified Mail (DKIM), dan DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance).

Baca juga: Hindari Pakai WiFi Publik untuk 3 Hal Ini, Pakar Uper: Rentan Kejahatan Siber

Alfons mengatakan, kebocoran kredensial e-mail domain atau subdomain institusi pemerintah dan swasta sangat berbahaya karena orang yang menerima surel dari akun yang berhasil diretas tidak curiga. Akhirnya mereka akan terkecoh dan menjadi korban rekayasa sosial mengatasnamakan lembaga yang bersangkutan.

"Jika dikombinasikan dengan rekayasa sosial dan situs phishing akan dengan mudah mengecoh korbannya baik untuk mendapatkan kredensial lain ataupun mendapatkan keuntungan lain seperti keuntungan finansial," ucap Alfons.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com