Kompas.com - 25/04/2022, 11:39 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulkifri mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program kuota angkutan motor gratis (motis) yang masih tersedia pada masa mudik 2022. 

Program motis adalah mengirim sepeda motor ke kampung halaman secara gratis menggunakan kereta api.

Untuk syarat mengikuti program kirim motor gratis menggunakan kereta api ini, hanya perlu menunjukan telah memiliki tiket mudik. Peserta motis harus memiliki, baik itu tiket kereta api, bus ataupun travel.

Zulfikri berharap, dengan memanfaatkan kuota motis yang masih tersedia, masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman dan nyaman.

"Per tanggal 24 April 2022, masih ada sekitar 7.013 kuota motis yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik,” kata Zulkifri dalam keterangannya, Senin (25/4/2022).

Baca juga: Daftar Stasiun Kereta Api yang Melayani Pengiriman Motor Gratis

Di sisi lain, program motis ini juga ditujukan agar pemudik selamat dari risiko kecelakaan roda dua.

Lanjut Zulkifri, ketersediaan kuota motis ini didasari dari jumlah pendaftar program motis yang sudah tercatat.

"Per tanggal 24 April 2022, pendaftar program motis tercatat sebanyak 2.267 orang," ucapnya.

Adapun rincian kuota motis yang masih tersedia untuk keberangkatan awal dari Stasiun Jakarta Gudang sebesar 750 kuota untuk tanggal 26 April 2022.

Kemudian, 604 kuota untuk tanggal 27 April 2022; 754 kuota pada 28 April 2022; 569 kuota pada 29 April 2022; dan 646 kuota pada 30 April 2022.

Baca juga: Cara Dapat Tiket KA Gratis Mudik Motor Gratis 2022

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU: Berkas Pendaftaran PSI, PAN, PPP, dan Golkar Dinyatakan Lengkap

KPU: Berkas Pendaftaran PSI, PAN, PPP, dan Golkar Dinyatakan Lengkap

Nasional
Divonis 12 Tahun Penjara di Kasus Asabri, Teddy Tjokro Ajukan Banding

Divonis 12 Tahun Penjara di Kasus Asabri, Teddy Tjokro Ajukan Banding

Nasional
Brimob Bawa Barang Bukti Sekoper dari Rumah Pribadi Ferdy Sambo ke Bareskrim

Brimob Bawa Barang Bukti Sekoper dari Rumah Pribadi Ferdy Sambo ke Bareskrim

Nasional
P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

Nasional
UPDATE 10 Agustus 2022: Bertambah 5.926, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.261.605

UPDATE 10 Agustus 2022: Bertambah 5.926, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.261.605

Nasional
KPU Antisipasi Penumpukan Partai Politik di Malam Terakhir Pendaftaran

KPU Antisipasi Penumpukan Partai Politik di Malam Terakhir Pendaftaran

Nasional
Polri Sita dan Dalami Barang Bukti dari Penggeledahan di 3 Rumah Ferdy Sambo

Polri Sita dan Dalami Barang Bukti dari Penggeledahan di 3 Rumah Ferdy Sambo

Nasional
Muncul Subvarian BA.4.6, Epidemiolog: Jadi Masalah Baru jika Abai Prokes

Muncul Subvarian BA.4.6, Epidemiolog: Jadi Masalah Baru jika Abai Prokes

Nasional
KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

Nasional
KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

Nasional
KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

Nasional
Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Nasional
RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

Nasional
Benny Mamoto dan Pernyataan Kontroversial soal Tak Ada Kejanggalan di Kasus Kematian Brigadir J

Benny Mamoto dan Pernyataan Kontroversial soal Tak Ada Kejanggalan di Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Periksa Hasil Uji Balistik di Kasus Pembunuhan Brigadir J Selama 5,5 Jam

Komnas HAM Periksa Hasil Uji Balistik di Kasus Pembunuhan Brigadir J Selama 5,5 Jam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.