Komnas HAM Sebut Kekerasan Polisi Sudah Jadi Budaya, Harus Ditinggalkan

JAKARTA, KOMPAS.com – Komnas HAM angkat bicara mengenai maraknya kasus-kasus penyiksaan oleh polisi yang terungkap ke permukaan.

Sebelumnya, Komnas HAM merilis 2 hasil penyelidikan dan pemantauan terhadap dugaan penyiksaan yang dilakukan anggota Polsek Tambelang, Bekasi dan Polres Metro Jakarta Selatan.

Di Tambelang, 4 orang pemuda disiksa hingga terpaksa mengaku terlibat pembegalan yang tidak dilakukannya.

Di Jakarta Selatan, seorang tahanan kasus narkotika yang memiliki riwayat penyakit serius, mengalami penyiksaan hingga pemerasan, sebelum akhirnya wafat akibat penyakit metabolisme dengan status tahanan.

Baca juga: Kekerasan Polisi Terus Berulang, Banting Peserta Aksi hingga Perkosa Istri Tersangka

Komisioner Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan, Choirul Anam, beranggapan bahwa fenomena kekerasan ini bukan hanya jadi ciri khas polda-polda tertentu, lantaran hal ini telah menjadi budaya di unit tertentu.

“Kita lihat bukan hanya di wilayah kerja Polda Metro Jaya. Ini juga di Sumatera Utara, lalu kemarin di Jawa Timur. Banyak lah soal beginian,” kata Anam dikutip dari akun resmi YouTube Komnas HAM, Kamis (21/4/2022).

“Di saat yang sama, di Sumenep juga terjadi (kekerasan oleh polisi) dan kami juga tangani. Ini adalah problem soal kebudayaan. Ada beberapa unit yang memang budayanya adalah budaya kekerasan. Dicek saja, budaya kekerasannya memang tinggi,” lanjutnya.

Budaya ini membuat para anggota kepolisian yang melakukan kekerasan mengabaikan aspek formal yang sudah mereka ketahui bahwa penyiksaan tidak dibenarkan secara hukum.

Anam berharap agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serius dan konsisten menerapkan pendekatan yang humanis.

Ia juga menegaskan bahwa penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan dari pelaku tidak dibenarkan.

Metode ini justru menyiratkan tidak profesionalnya kepolisian dalam mengungkap/membuktikan tindak pidana.

Baca juga: LPSK Siap Beri Perlindungan Warga Desa Wadas yang Jadi Korban Kekerasan Polisi

Logikanya, jika polisi dapat membuktikan suatu tindak pidana, maka apa pun pengakuan pelaku tidak lagi diperlukan.

“Penegakan hukum harus berbasis criminal scientific investigation, basisnya tindakan ilmiah, saintifik. Zaman segini malah pukul-pukulan, yang ada malah digulung penegak hukumnya oleh jejak digital,” ujar Anam.

“(Pendekatan humanis) harus terus-menerus. Karena (meninggalkan) budaya kekerasan ini tidak bisa semudah membalik tangan. Di seluruh Indonesia hampir sama,” lanjutnya.