Gubernur Kaltim Nilai Pemindahan Ibu Kota Tak Terburu-Buru, Justru Terlambat

PENAJAM PASER UTARA, KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menilai, rencana memindahkan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur terlambat dilakukan oleh pemerintah.

Ia tak sependapat dengan sejumlah pihak yang menganggap pemindahan ibu kota dilaksanakan dengan terburu-buru.

"Kalau ada yang ngomong bahwa ini terlalu cepat, terbalik, terlalu terlambat," kata Isran di Titik Nol IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Rabu (20/4/2022).

Baca juga: Ibu Kota Negara Pindah ke Nusantara, Bagaimana Nasib Gedung-gedung Pemerintah di Jakarta?

Isran menuturkan, rencana memindahkan ibu kota sudah pernah diangkat oleh Presiden Soekarno yang ingin membangun ibu kota di Palangkaraya.

Presiden Soeharto, kata Isran, juga pernah mewacanakan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Jonggol yang terletak di Kabupaten Bogor.

Wacana tersebut baru terealisasi ketika Presiden Joko Widodo memutuskan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur yang dilanjutkan dengan adanya Undang-Undang IKN.

Padahal, Isran berpendapat, Jakarta sudah memiliki beragam masalah, mulai dari kemacetan, pemukiman kumuh, banijir hingga penurunan permukaan tanah.

"Rata-rata (permukaan tanah turun) 4 cm per tahun. Kalau 100 tahun 1 abad, berarti ada 4 meter Jakarta akan mengalami penurunan. Bisa dibayangkan sebuah ibu kota mengalami persoalan (seperti ini)," ujar Isran.

Baca juga: Pembangunan Ibu Kota Negara Baru, Bagaimana Nasib Warga yang Rumahnya di Wilayah IKN?

Isran pun yakin, pembangunan ibu kota baru akan terus berlanjut meskipun ada sejumlah pihak yang mengajukan judicial review atas Undang-Undang IKN ke Mahkamah Konstitusi.

"Kalau ada yang mau menggugat, mungkin termasuk anggota DPR RI Fraksi PKB mau menggugat UU Ibu Kota Negara, monggo silakan, tapi enggak akan bisa berhasil. Enggak, enggak akan bisa, ngabisi baterai, akan jalan terus, karena ini adalah hidayah Allah," kata dia.

Ia mengatakan, pemindahan ibu kota kelak tidak hanya menguntungkan masyarakat Kalimantan Timur, tetapi seluruh rakyat Indonesia.