JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima sejumlah aspirasi saat berdialog bersama perwakilan nelayan di Dermaga Kapal Nelayan Bale Purbo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (20/4/2022).
Salah satu hal yang disampaikan para nelayan adalah terkait sulitnya mendapat sertifikat tanah.
Para nelayan menceritakan, mereka sulit mendapatkan sertifikat atas tanah yang mereka telah tempati bertahun-tahun karena tanah tersebut merupakan tanah oloran.
Baca juga: Kementerian KP Terima Sertifikat Tanah Politeknik AUP dari BPN
Tanah oloran adalah tanah yang muncul atau timbul di dekat pantai karena proses pengendapan lumpur atau sedimentasi yang dibawa oleh arus sungai.
Mendengar hal itu, Presiden Jokowi langsung menelepon Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil.
"Pak Menteri ini saya dengan nelayan-nelayan di Desa Lumpur, Kabupaten Gresik, ini banyak sekali tanah yang dimiliki nelayan tidak bisa disertifikatkan karena mereka memakai tanah oloran," ujar Jokowi sebagaimana dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden.
"Siap Bapak, tanah timbul barangkali ya?" jawab Menteri ATR di ujung telepon.
"Iya, betul kayak tanah timbul. Dikirim tim Pak Menteri," kata Jokowi.
Selesai menelepon Menteri ATR, Jokowi meyakinkan para nelayan bahwa tanah yang mereka miliki akan segera ditangani oleh tim dari Kementerian ATR.
Selain soal sertifikat tanah, presiden juga nenerima keluhan terkait sulitnya mendapatkan solar.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanSegera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.