Salin Artikel

Gubernur Kaltim Nilai Pemindahan Ibu Kota Tak Terburu-Buru, Justru Terlambat

Ia tak sependapat dengan sejumlah pihak yang menganggap pemindahan ibu kota dilaksanakan dengan terburu-buru.

"Kalau ada yang ngomong bahwa ini terlalu cepat, terbalik, terlalu terlambat," kata Isran di Titik Nol IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Rabu (20/4/2022).

Isran menuturkan, rencana memindahkan ibu kota sudah pernah diangkat oleh Presiden Soekarno yang ingin membangun ibu kota di Palangkaraya.

Presiden Soeharto, kata Isran, juga pernah mewacanakan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Jonggol yang terletak di Kabupaten Bogor.

Wacana tersebut baru terealisasi ketika Presiden Joko Widodo memutuskan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur yang dilanjutkan dengan adanya Undang-Undang IKN.

Padahal, Isran berpendapat, Jakarta sudah memiliki beragam masalah, mulai dari kemacetan, pemukiman kumuh, banijir hingga penurunan permukaan tanah.

"Rata-rata (permukaan tanah turun) 4 cm per tahun. Kalau 100 tahun 1 abad, berarti ada 4 meter Jakarta akan mengalami penurunan. Bisa dibayangkan sebuah ibu kota mengalami persoalan (seperti ini)," ujar Isran.

Isran pun yakin, pembangunan ibu kota baru akan terus berlanjut meskipun ada sejumlah pihak yang mengajukan judicial review atas Undang-Undang IKN ke Mahkamah Konstitusi.

"Kalau ada yang mau menggugat, mungkin termasuk anggota DPR RI Fraksi PKB mau menggugat UU Ibu Kota Negara, monggo silakan, tapi enggak akan bisa berhasil. Enggak, enggak akan bisa, ngabisi baterai, akan jalan terus, karena ini adalah hidayah Allah," kata dia.

Ia mengatakan, pemindahan ibu kota kelak tidak hanya menguntungkan masyarakat Kalimantan Timur, tetapi seluruh rakyat Indonesia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/20/20230941/gubernur-kaltim-nilai-pemindahan-ibu-kota-tak-terburu-buru-justru-terlambat

Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke