Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

OJK Ungkap Korban Investasi Ilegal Rata-rata Berpendidikan dan Mapan

Kompas.com - 18/04/2022, 22:23 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam Lumban Tobing mengungkapkan korban investasi ilegal berkedok berkedok binary option dan robot trading rata-rata berpendidikan.

Selain melek pendidikan, kebanyakan korban juga terbilang mapan secara ekonomi.

“Karena korban-korban ini sangat mampu menginvestasikan uang sampai ratusan juta, bahkan miliaran,” ujar Tongam dalam talkshow ‘Menelusuri Jejak Binary Option dan Robot Trading Ilegal, Menjerat Pelaku Penipuan’, dikutip dari Youtube PPATK Indonesia, Senin (18/4/2022).

Baca juga: Memburu Dalang Investasi Ilegal Binomo di Luar Negeri

Tongam menilai maraknya investasi ilegal terjadi tak lepas karena adanya faktor supply and demand atau penawaran dan permintaan.

Menurutnya, faktor penawaran tersebut ada lantaran mempunyai pasar untuk melakukan investasi ilegal.

Sedangkan, terkait permintaan tak lepas karena faktor literasi masyarakat yang cenderung rendah.

Menurutnya, ketika adanya penawaran investasi dengan iming-iming tinggi, masyarakat yang mempunyai literasi rendah akan mudah terjebak.

“Karena tingkat literasinya rendah, pada saat penawaran investasi dengan iming-iming tinggi, dia masuk, tertipu karena tidak paham,” ungkapnya.

Di sisi lain, Tongam mengatakan bahwa masyarakat mempunyai ekspektasi tinggi dari pemerintah untuk segera merespons sebelum timbul korban dari kegiatan investasi ilegal.

Akan tetapi, Tongam menyadari bahwa pemerintah acap kali baru mengetahui adanya penipuan ketika terdapat penawaran terhadap masyarakat.

Baca juga: Mengenal 404 Group di Pusaran Kasus Investasi Ilegal Binomo

Hal ini karena investasi ilegal yang dilakuka dengan mengadopi pada kemajuan teknologi dan informasi yang sangat masif.

“Kita tidak mungkin mengetahui sebelum muncul penawaran, penawaran muncul baru kita tahu,” terang dia.

“Jadi kita ingin menyeimbangkan bagaimana ekspektasi masyarakat terhadap upaya yang kita lakukan sehingga masyarakat merasa terlindungi,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com