Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apdesi Versi Surtawijaya Benarkan Luhut Jabat Ketua Dewan Pembina

Kompas.com - 31/03/2022, 18:30 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) kubu Surtawijaya mengonfirmasi bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ada di struktural organisasi mereka. Luhut menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Apdesi.

Sekretaris Jenderal DPP Apdesi, Asep Anwar Sadat mengatakan, Luhut duduk di posisi tersebut sejak 19 September 2021. Hari itu adalah hari pamungkas Musyawarah Nasional IV DPP Apdesi yang memenangkan Surtawijaya sebagai ketua DPP.

Walaupun demikian, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi, Azri Anas, menyebut bahwa Luhut dipilih sebagai ketua dewan pembina oleh para pengurus secara langsung.

Baca juga: Apdesi Suarakan Jokowi 3 Periode, PDI-P: Memajukan Desa Lebih Penting, dibandingkan Suarakan Aspirasi yang Dimobilisasi

“Pembina, MPO, itu orangnya ditentukan oleh pengurus, bukan melalui Munas. Pembina (adalah) tokoh-tokoh yang kami anggap peduli dengan desa,” kata Azri dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Azri mengeklaim, banyak program tentang desa justru bersinggungan dengan domain Luhut yang membawahi Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Pembangunan di desa yang paling banyak itu pembangunan yang berurusan dengan jalan, jembatan, air bersih, dan lain-lain. Misalnya teman-teman menggagas desa wisata se-Indonesia, bahkan 2.500 desa wisata baru dengan Pak Sandiaga Uno, lalu kami buat program 7.000 desa pesisir di Indonesia,” ujar Azri.

“Yang bisa saya katakan itu semua ada di bawah Pak Luhut semua. Jadi 50 persen program kami ada di sana,” ujar dia.

Sementara itu, Anwar membeberkan bahwa Luhut punya keistimewaan tersendiri dibandingkan pembina yang lain, yaitu cara berpikirnya yang praktis. Hal itu dinilai cocok untuk menghadapi aspirasi para kepala desa.

Baca juga: Kemendagri: Ada Dua Ormas Apdesi, Semua Sah

“Tidak banyak teori. Ketika ada keluhan, langsung tancap gas, di mana masalahnya, langsung eksekusi. Orang desa itu seperti itu. Tidak mau bertele-tele tentang regulasi dan sebagainya, yang penting bisa dirasakan,” ucap Anwar selepas jumpa pers.

Apdesi ramai menuai kritik terkait dengan dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode dalam Silaturahim Nasional (Silatnas), di Jakarta Selasa lalu. Dalam acara tersebut, Jokowi hadir, juga Luhut.

Luhut sendiri merupakan salah satu elite yang vokal menyuarakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Luhut bahkan mengeklaim ada dukungan dari sedikitnya 100 juta akun di media sosial berdasarkan analisis big data, sesuatu yang tidak dia buktikan saat diminta sejumlah pihak dan tak terbukti berdasarkan riset sejumlah lembaga survei.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com