Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Korupsi, Terorisme, dan Narkoba Masalah Besar Penegakan Hukum

Kompas.com - 29/03/2022, 11:50 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membeberkan tiga masalah yang kerap menghantui masyarakat di bidang penegakkan hukum dan pemerintahan.

Tiga masalah tersebut yakni korupsi, terorisme, dan narkoba.

“Tiga masalah besar yang dihadapi atau dihantui masyarakat atau bangsa Indonesia di bidang penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih yaitu korupsi, terorisme, dan narkoba yang semua ini terkait dengan cara-cara pencucian uang,” kata Mahfud dalam silahturami nasional yang digelar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Selasa (29/3/2022).

Baca juga: Munarman Akan Divonis Terkait Kasus Terorisme pada 6 April

Dalam kesempatan itu, Mahfud menjelaskan, upaya pemerintah mengatasi tiga permasalahan itu adalah membentuk lembaga PPATK pasca-reformasi.

Menurut Mahfud, pembentukan PPATK merupakan langkah untuk mencetuskan rezim anti-pencucian uang (APU).

Kemudian, lanjut dia, pemerintah juga membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BPPT).

Menurut Mahfud, periode setelah reformasi merupakan momen penting menentukan arah masa depan bangsa.

“Pada dekade sesudah reformasi sangat penting bagi masa depan bangsa dan negara Indonesia agar tetap eksis sebagai negara yang berdaulat dengan penegakkan hukumnya dan aman rakyatnya,” kata Mahfud.

Di samping itu, Mahfud menilai, pesatnya kemajuan teknologi informasi yang dibarengi dengan perkembangan produk jasa keuangan dapat disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan sebagai media tindak pidana penucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).

Baca juga: ICW: Pengembalian Kerugian Negara pada Kasus Tindakan Korupsi Belum Maksimal

Karena itu, permasalahan tersebut pun menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama.

“Saya berharap pada momentum kali ini dua dekade gerakan APUPPT Indonesia agar kita bersama-sama merapatkan barisan memperkuat komitmen dan semangat kebersamaan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan untuk dapat mewujudkan sistem keuangan yang kuat, berintegritas, dan berkelanjutan,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com