Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Potensi Beda Awal Ramadhan Pemerintah dan Muhammadiyah, Kemenag: Saat Sidang Isbat akan Ditentukan

Kompas.com - 28/03/2022, 18:32 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama (Kemenag) Adib mengakui ada potensi terjadinya perbedaan 1 Ramadhan 1443 Hijriah yang akan ditetapkan pemerintah dan awal Ramadhan yang diumumkan Muhammadiyah.

Adib mengatakan, hal itu terjadi karena pendekatan yang digunakan berbeda dalam menentukan awal Ramadhan.

"Mengapa terjadi perbedaan (1 Ramadhan)? Tentu ada pendekatan yang berbeda dalam hal penetapan awal bulan Ramadhan, salah satu di antaranya ada menggunakan pendekatan ilwa hisab atau pendekatan hisab secara murni," kata Adib dalam diskusi secara virtual bertajuk "Persiapan Ibadah dan Pangan Jelang Ramadhan", Senin (28/3/2022).

Baca juga: Puasa Tanggal Berapa? Ini Jadwal Sidang Isbat Awal Ramadhan 2022

Adib mengatakan, terkait perbedaan 1 Ramadhan tersebut, Kemenag akan melakukan sidang Isbat bersama organisasi-organisasi Islam dan majelis ulama.

"Jadi nanti pada saat sidang Isbat itu kita akan menentukan terkait dengan awal bulan Ramadhan 1443 Hijriyah, apakah kemudian jatuh pada jatuh tanggal 2 April atau di tanggal 3 April," ujarnya.

Lebih lanjut, Adib mengatakan, 1 Ramadhan akan bergantung pada hasil laporan para petugas yang melakukan proses pengamatan terhadap keberadaan hilal.

"Ada 101 titik di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang melakukan proses pengamatan terhadap hilal," ucap dia.

Baca juga: Sidang Isbat 1 Ramadhan 1443 H: Jadwal, Link Live Streaming dan Tahapan

Sebelumnya diberitakan, Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN memprediksi 1 Ramadhan 1443 Hijriah jatuh pada 3 April 2022.

Prediksi ini berbeda dari Muhammadiyah yang mengumumkan awal Ramadhan kemungkinan jatuh pada 2 April 2022.

Profesor riset bidang Astronomi dan Astrofisika, Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Djamaluddin menyampaikan, ketinggian hilal pada 1 April 2022 hanya sedikit di atas 2 derajat.

“Hilal tidak mungkin terlihat di wilayah Indonesia pada 1 April mendatang,” kata Thomas, dikutip dari situs resmi Lapan.

“Artinya, jika hilal tidak terlihat pada 1 April, maka jumlah hari pada bulan Syakban tahun ini akan digenapkan menjadi 30 hari.”

Baca juga: Link Live Streaming Sidang Isbat Penetapan Idul Adha 2021 dan Tahapannya...

Thomas menyoroti bahwa penentuan awal Ramadhan, sejak 2022, telah menggunakan kriteria baru, yaitu MABIMS sebagaimana yang juga digunakan Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

"Sejak awal 2022 Kementerian Agama mengadopsi Kriteria Baru MABIMS, yaitu tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Dengan kriteria baru tersebut, posisi bulan di wilayah Indonesia dan negara-negara Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura (negara-negara MABIMS) belum memenuhi kriteria," ungkap Thomas.

Baca juga: Kemenag Bakal Sidang Isbat Awal Ramadhan 1443 H pada 1 April 2022

Namun, Thomas menganjurkan agar warga menunggu keputusan resmi pemerintah melalui sidang isbat yang akan digelar pada 1 April 2022.

Sementara itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 1443 Hijriah akan jatuh pada 2 April 2022 dalam Maklumat Nomor 01/MLM/I.0/E/2022 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah 1443 H.

"1 Ramadhan 1443 H jatuh pada Sabtu Pon, 2 April 2022 M," tulis maklumat tersebut.

Masih dalam maklumat yang sama, disebutkan bahwa Ramadhan 2022 berumur 30 hari dan 1 Syawal 1443 H atau Hari Raya Idul Fitri akan jatuh pada 2 Mei 2022.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com