Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengertian Sistem Pemerintahan Menurut Ahli

Kompas.com - 24/03/2022, 04:00 WIB
Monica Ayu Caesar Isabela

Editor

KOMPAS.com - Sistem pemerintahan merupakan salah satu komponen penting bagi setiap negara di dunia. Pemilihan sistem pemerintahan di suatu negara biasanya berdasarkan kesepakatan bersama yang disesuaikan dengan karakteristik negaranya.

Hukum tata negara membagi pengertian sistem pemerintahan ke dalam arti luas dan sempit.

Sistem pemerintahan dalam arti luas adalah tatanan yang berupa struktur dari suatu negara dengan menitikberatkan pada hubungan antara negara dengan rakyat.

Sementara itu, sistem pemerintahan dalam arti sempit adalah struktur pemerintahan yang bertitik tolak dari hubungan sebagian organ negara di tingkat pusat.

Suatu sistem pemerintahan yang kokoh akan menjaga negara tetap stabil dan mendorong ke arah kemajuan.

Beberapa ahli mengemukakan pengertian dari sistem pemerintahan. Berikut pengertian sistem pemerintahan menurut para ahli:

Hamid S Attamimi

Sistem pemerintahan menurut Hamid S Attamimi adalah sistem kerja pemerintahan yang dilakukan oleh presiden dalam hubungannya dengan sistem kerja fungsi lembaga-lembaga tinggi negara.

Baca juga: Perbedaan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah

Ismail Sunny

Sistem pemerintahan menurut Sunny adalah suatu sistem tertentu yang menjelaskan hubungan antar-alat kelengkapan negara tertinggi di sebuah negara.

I Gedhe Pantja Astawa

I Gedhe Pantja Astawa mendefinisikan sistem pemerintahan sebagai hubungan kekuasaan, wewenang, dan fungsi antara dua atau lebih organ negara maupun pemerintahan secara timbal balik.

Khususnya hubungan antara legislatif atau badan pembuat undang-undang dan eksekutif atau pelaksana undang-undang.

Haryanto

Sistem pemerintahan menurut Haryanto adalah pembagian tugas secara fungsional di dalam organisasi kenegaraan yang memiliki fungsi dan wewenang berbeda.

Akan tetapi, dalam sistem pemerintahan tetap ada keterkaitan antara satu organ dengan organ negara yang lain.

David Apter

David Apter mengartikan sistem pemerintahan sebagai peran dan tanggung jawab anggota untuk mempertahankan semua kebudayaan yang meliputi kenegaraan dan pemerintahannya.

David Apter menekankan bahwa sistem pemerintahan memiliki monopoli praktis tentang kekuasaan yang sifatnya memaksa.

WS Sayre

Sistem pemerintahan menurut Sayre adalah organisasi dalam tingkatan negara di mana terdapat pembagian tugas serta peran yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com