Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Usul Petugas PPK, PPS, dan KPPS Dapat Layanan Kesehatan Gratis dari Pemda

Kompas.com - 23/03/2022, 06:19 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengemukakan usul agar para petugas ad hoc Pemilu 2024, di antaranya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mendapatkan fasilitas kesehatan gratis.

Hasyim menambahkan, fasilitas ini diusulkan agar diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing.

“Ke depan kita mau minta tolong kepada Kemendagri untuk mengordinasikan pemda-pemda agar memberi layanan kesehatan bagi para petugas ad hoc ini,” jelas Hasyim dalam talkshow GASPOL Kompas.com, Selasa (22/3/2022).

Baca juga: Pesan Anggota KPU untuk Pihak yang Ingin Tunda Pemilu: Tanya Masyarakat…

“Petugas-petugas ini kan warga daerah setempat. Kalau pemdanya turun tangan kan berarti mengayomi, melayani warganya sendiri. Minimal agar tidak hipertensi dan diabetes,” lanjutnya.

Hasyim mengakui bahwa honorarium bagi para petugas ad hoc itu tidak cukup banyak.

Sementara itu, kematian para petugas KPPS pada Pemilu 2019 menjadi catatan kritis untuk mengapresiasi kinerja para KPPS.

Hasil pendalaman ketika itu, penyakit penyerta hipertensi dan diabetes menjadi salah satu faktor utama di balik gugurnya para petugas.

“Khusus PPK, PPS, KPPS, mohon maaf, honornya kan sedikit, mau periksa kesehatan kan mahal dan fasilitas kesehatan tidak selalu tersedia di kampung-kampung,” ujar Hasyim.

Baca juga: KPU Akan Naikkan Honor Petugas KPPS 3 Kali Lipat pada Pemilu 2024

Di sisi lain, Hasyim memastikan, perekrutan petugas KPPS untuk Pemilu 2024 akan dilakukan secara lebih ketat, utamanya dalam menjamin riwayat kesehatan mereka.

“Rekrutmen KPU provinsi, kabupaten/kota, PPS dan KPPS sebisa mungkin di bawah 50 tahun supaya fit. Kedua, harus sehat,” ujarnya.

“UGM, Kemenkes, IDI, mereka masing-masing melakukan studi tentang itu (kematian petugas KPPS pada Pemilu 2019). Temuan fisiknya, rata-rata yang meninggal itu umurnya di atas 50 tahun, rata-rata yang meninggal itu punya komorbid. Kalau kita cek hasil peneliitan 3 lembaga itu, komorbid paling besar tekanan darah tinggi sama diabetes,” jelas Hasyim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com