Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Anggota KPU untuk Pihak yang Ingin Tunda Pemilu: Tanya Masyarakat…

Kompas.com - 22/03/2022, 17:15 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari berharap agar isu penundaan pemilu tak lagi menggelinding semakin liar.

Ia meminta agar partai politik tidak mengabaikan aspirasi konstituen mereka sendiri, yaitu masyarakat.

“Sekali lagi, partai politik itu adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk masyarakat untuk meraih tujuan yaitu meraih kekuasaan dan untuk mempertahankan kekuasaan. Maka dari itu, sebaiknya ya segala macam kehendak dikembalikan kepada rakyat,” kata Hasyim dalam program GASPOL! Kompas.com, Selasa (22/3/2022).

“Itu penting, karena partai politik adalah organisasi kemasyarakatan. Jadi, ya tanya masyarakat, lah,” imbuhnya.

Komisioner KPU yang kembali terpilih untuk menjabat pada periode berikutnya itu pun menambahkan, pemilu merupakan bentuk partisipasi politik terbesar warga negara. Sebab, di dalamnya, setiap orang betul-betul terlibat.

Baca juga: Megawati Disebut Perintahkan Kader PDI-P Tak Komentari Isu Penundaan Pemilu 2024

“Maka, kemudian sekali lagi, tanyakan kepada masyarakat tentang itu (penundaan pemilu),” lanjutnya.

Hasil riset sejumlah lembaga survei menemukan bahwa wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ditolak oleh lebih dari mayoritas responden, baik pengguna media sosial dan bukan.

Data Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Indikator Politik Indonesia (IPI) yang dihimpun dalam waktu berbeda, misalnya, sama-sama menampilkan bahwa para penolak wacana tersebut datang dari berbagai kalangan.

Penolakan juga datang dari para pemilih Jokowi pada pemilu sebelumnya maupun kalangan yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan saat ini.

"Kalau ada yang mengeklaim bahwa jika puas maka pengin presidennya itu terus, itu klaim tidak berdasar. Karena ternyata warga bisa menghargai kinerja pemimpinnya, dan pada saat yang sama patuh pada konstitusi," ujar peneliti SMRC Deni Irvani dalam diskusi bersama sejumlah peneliti dari lembaga survei dan analisis data di Jakarta, Kamis (17/3/2022).

Baca juga: Melihat Lagi Sikap PDI-P di Pusaran Isu Penundaan Pemilu: Titah Megawati dan Janji soal Konstitusi

"Ada 84 persen pengguna media sosial menyatakan pemilu tetap harus 2024. Yang ingin diundur hanya 13 persen, sisanya tidak menjawab atau tidak tahu. Yang enggak punya media sosial juga sama," tambahnya.

Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi juga menemukan, hasil social network analysis dari media sosial yang dilakukan Drone Emprit sejak 1 Januari hingga 16 Maret 2022, percakapan di jagat maya didominasi oleh pandangan kontra atas wacana menunda pemilu.

"Hanya ada 1 klaster. Tidak ada namanya pro dan kontra. Semuanya kontra," kata Fahmi dalam diskusi yang sama.

Pandangan kontra itu pun berasal dari semua kalangan, termasuk di antaranya akun-akun yang biasa mendukung pemerintah, akun-akun milik akademisi, hingga akun-akun yang biasa beroposisi dengan pemerintah.

"Terus ada buzzer-buzzer yang selama ini mendukung Pak Jokowi, semuanya juga kontra," kata Fahmi.

Terakhir, Hasyim menegaskan bahwa seluruh warga telah bersepakat bahwa aturan bermain yang dijunjung bersama adalah UUD 1945. Konstitusi mengatur, pemilu digelar setiap 5 tahun sekali dan masa jabatan presiden maksimum 2 kali 5 tahun.

Baca juga: Respons Terbaru Pemerintah soal Wacana Penundaan Pemilu 2024

“Maka, itu harus dibuka kembali, diinsafi kembali aturan-aturan yang ada di konstitusi,” ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com