Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Lodewijk Paulus: Parlemen Memiliki Peran mendasar dalam Penyelesaian Konflik

Kompas.com - 20/03/2022, 13:45 WIB
Leviana Susanto,
Aditya Mulyawan

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Paulus membuka ASEAN Plus Three Group Meeting yang digelar di Jakarta Room A&B, Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Minggu (20/3/2022).

Sebagai informasi, ASEAN Plus Three terdiri atas 10 negara anggota ASEAN, China, Jepang, dan Korea Selatan. Gelaran ASEAN Plus Three Group Meeting merupakan salah satu agenda dalam General Assembly Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144.

Pada forum tersebut, Lodewijk menyampaikan bahwa Asia Tenggara telah menjadi kawasan strategis dengan posisi penting di panggung global, baik secara politik maupun ekonomi.

"Oleh karena itu, suara dan sikap Indonesia dalam isu-isu internasional sering kali sangat diharapkan," katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (20/3/2022).

Lodewijk menyampaikan, Indonesia diharapkan dapat menjadi kandidat Drafting Committee on Emergency Item IPU mewakili Asia Pacific Group.

Selain itu, kata Lodewidjk, Indonesia juga meminta dukungan terhadap rancangan resolusi “Peran Parlemen dalam Mendukung Solusi Damai untuk Konflik Rusia dan Ukraina”.

Resolusi tersebut ditujukan untuk meningkatkan solidaritas parlemen melalui diplomasi yang efektif dalam menangani konflik perdamaian, demokrasi, dan hak asasi manusia di seluruh dunia.

"Dalam krisis dan konflik, parlemen memiliki peran mendasar dalam menyelesaikan
konflik atau membangun perdamaian abadi melalui proses dialog dan rekonsiliasi," imbuh Lodewijk.

Menanggapi situasi global saat ini, lanjutnya, tindakan parlemen terhadap integritas teritorial dan kedaulatan sangat penting untuk memastikan lingkungan kondusif.

"Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai wakil rakyat untuk berperan dalam
inisiatif perdamaian dan pencegahan konflik melalui diplomasi parlemen," jelasnya.

Lodewijk mengatakan, parlemen global perlu memastikan bantuan kemanusiaan ada untuk orang-orang yang membutuhkan, terutama perempuan, anak-anak, dan orang tua.

Oleh karena itu, lanjutnya, anggota IPU harus mendorong pemerintah untuk menahan diri dari penggunaan kekuatan militer dan mempromosikan solusi damai untuk mengakhiri konflik.

"IPU sebagai organisasi global parlemen nasional bertanggung jawab untuk memastikan pelayanan maksimal terhadap rakyat untuk perdamaian dan pembangunan," terang Lodewijk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com