Kompas.com - 20/03/2022, 13:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mendorong penguatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tiap negara. Puan menyampaikan hal itu saat membuka Forum of Women Parliamentarians yang digelar di sela-sela 144th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly & Related Meetings di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Minggu (20/3/2022).

"IPU harus berada di garis terdepan, ‘lead by example’, dalam mengarusutamakan kesetaraan gender," kata Puan dalam keterangan pers, Minggu.

Menurut Puan, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan akan memungkinkan terciptanya kepemimpinan perempuan di berbagai bidang. Misalnya dalam mengatasi perubahan iklim, menangani pandemi, dan menjaga perdamaian.

Baca juga: Minyak Goreng Masih Langka, Puan Maharani: Ini Bisa Timbulkan Kegaduhan

"Peran dan kepemimpinan perempuan cukup besar dalam menangani pandemi Covid-19. Perempuan telah berperan di garda terdepan dan mencapai 70 persen tenaga kesehatan dan sosial di seluruh dunia," ungkapnya.

Puan menyatakan, perempuan pemimpin dunia harus bekerja sama untuk memastikan kepentingan dan kebutuhan perempuan diperhatikan.

Ia mengatakan, saat ini keseteraan gender masih menjadi tantangan di dunia politik. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menyebutkan, pada 2021, proporsi anggota perempuan di parlemen hanya meningkat 0,6 persen.

Puan menilai, hal tersebut menunjukkan keterwakilan perempuan masih rendah. Hal ini merupakan bentuk defisit demokrasi.

"Ketidaksetaraan gender berarti tidak dilaksanakannya secara penuh demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kita perlu terus memastikan partisipasi aktif perempuan pada proses pengambilan keputusan, terutama di badan publik," ucapnya.

Puan berharap parlemen negara-negara dunia menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan agenda kesetaraan gender yang lebih baik di negara masing-masing.

Menurut Puan, Indonesia telah meraih berbagai capaian dalam kesetaraan gender. Ia mencontohkan, Indonesia pernah dipimpin presiden perempuan, Megawati Soekarnoputri. Ada pula menteri-menteri, kepala daerah, dan anggota DPR perempuan.

“Saya berdiri di sini juga sebagai ketua parlemen perempuan pertama Indonesia," katanya.

Ia menyinggung soal Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Puan mengatakan, DPR RI tengah berupaya memperkuat hukum yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak melalui RUU TPKS.

“Saat ini Parlemen Indonesia tengah memperkuat legislasi yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, melalui penyusunan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual," ujar Puan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.