Softbank Mundur dari Pendanaan IKN, Kepala Otorita: Tak Usah Terlalu Khawatir

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono meminta masyarakat tak perlu khawatir dengan mundurnya Soft Bank dari pembiayaan pembangunan Kota Nusantara.

Bambang tetap optimistis bahwa dengan membangun struktur Otorita IKN yang baik, investor akan datang dengan sendirinya.

"Mitra-mitra itu berbagai macam. Ada institusi besar, ada yang tingkatnya menengah, ataupun juga investor yang kelasnya juga mungkin hanya pada satu sektor atau pada satu jenis tertentu," ujar Bambang dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jumat (18/3/2022).

Baca juga: Softbank Mundur, Anggaran Negara untuk Proyek IKN Bengkak?

"Misalnya investor dalam pendidikan, kesehatan, atau komersil area. Jadi mohon juga masyarakat tidak usah terlalu khawatir dengan satu mundur karena ini merupakan proses, proses dari satu kerja sama dengan swasta yang sebetulnya biasa di dunia pembangunan seperti ini," jelas Bambang.

Bambang melanjutkan, pihaknya akan menyiapkan badan usaha yang bertugas menarik para investor. Badan usaha nantinya masuk dalam organisasi otorita yang dipimpinnya.

"Setidaknya ada Otorita IKN sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus sebagai regulator, juga ada badan usaha yang akan mengurusi pelaksanaan pembangunan dan menarik investor," jelasnya.

"Dengan demikian, diharapkan pola-pola kerja sama antara pemerintah dengan swasta atau investasi swasta bisa berlangsung lebih dinamis," tambah Bambang.

Diberitakan sebelumnya, perusahaan modal ventura asal Jepang, Softbank, mundur dari pendanaan proyek IKN di Kalimantan Timur.

Baca juga: Gagal Lobi SoftBank Danai Proyek IKN, Luhut: Enggak Ada Urusan

Akibatnya, investasi senilai 100 miliar dollar AS gagal didapat RI.

Mundurnya Softbank terjadi bahkan ketika Presiden RI Joko Widodo sudah menunjuk CEO SoftBank Masayoshi Son sebagai anggota dewan komite pengarah proyek IKN.

Son ditunjuk bersamaan dengan putra mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.