Waketum PKB Minta Luhut Bagikan Big Data Terkait Wacana Penundaan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, meminta Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan secara gamblang ihwal big data yang diklaim menjadi suara masyarakat Indonesia ingin Pemilu 2024 ditunda.

Menurut dia, big data Luhut akan digunakan sebagai referensi untuk PKB terkait usulan Pemilu ditunda.

"Kalau Pak Luhut baik hati ya bagi lah ke kita datanya, supaya kita bisa gunakan juga datanya sebagai referensi," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Baca juga: Penundaan Pemilu Diklaim Didukung Publik, AHY: Jangan Kita Biarkan Mereka Memanipulasi Data

Ditanya kebenaran big data yang digunakan oleh Luhut, Jazilul mengaku tidak mengetahui secara pasti.

Menurutnya, hal tersebut perlu dikonfirmasi langsung kepada Luhut.

"Itu kan Pak Luhut yang sampaikan, tanyakan saja ke Pak Luhut, kalau data itu ada dan itu bisa sekiranya diakses oleh kami," imbuh dia.

Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR tersebut menilai big data Luhut bisa menjadi pertimbangan usulan penundaan pemilu.

Hal itu, imbuh dia, bisa jadi bahan untuk MPR mendorong amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Baca juga: Meski Diusulkan Muhaimin, Penundaan Pemilu Belum Jadi Prioritas PKB

"Fraksi MPR, ya dengan senang hati supaya jadi bagian untuk melengkapi pertimbangan kami untuk bahan penundaan pemilu, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa," pungkasnya.

Dalam wawancara yang diunggah di sebuah akun Youtube, Luhut menyatakan memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Luhut mengeklaim, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional.