Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Minyak Mentah Terus Naik, Jokowi: Bu Menkeu, Kita Tahannya sampai Berapa Hari?

Kompas.com - 11/03/2022, 13:04 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan kondisi harga jual minyak mentah dunia yang semakin naik sebagai imbas dari perang Rusia-Ukraina.

Akibatnya, harga jual minyak ke masyarakat di berbagai belahan dunia ikut naik.

Namun, Jokowi menyatakan pemerintah masih menahan diri untuk menyikapi dampak situasi kenaikan ini.

"Kelangkaan energi, sekarang semua negara mengalami. Tambah perang harga naik. Kita tahu 2020 minyak harganya hanya kira-kira 60 Dolar AS per barrel. Hari ini kira-kira 115 Dolar AS per barrel. Itu pun sebelumnya minggu lalu sudah di angka 130 Dolar AS per barrel," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Dies Natalies ke-46 UNS Surakarta yang disiarkan secara virtual, Jumat (10/3/2022).

Baca juga: Ini Strategi Pemerintah Jaga Inflasi Tetap Terkendali di Tahun 2022

"(Kenaikan) dua kali lipat semua. Negara-negara (lain) harga jualnya ke masyarakat sudah naik juga. Kita di sini masih nahan-nahan. Bu Menteri (Keuangan) saya tanya gimana Bu? Tahannya sampai berapa hari ini? Kita nahan-nahan terus," jelas Jokowi langsung menanyakan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang juga hadir di acara tersebut.

Jokowi melanjutkan, selain kelangkaan energi, beberapa negara saat ini juga sudah mulai mengalami kelangkaan pangan.

Dia mengungkapkan harga semua komoditas pangan dunia mengalami kenaikan.

"Gandum naik. Kita kena imbas harga kedelai dunia naik. Tambah perang ini gandum naik. Karena hampir 20 persen lebih gandum itu dari Ukraina dan Rusia sehingga naik sangat drastis," ungkap Jokowi.

"Kalau dilihat angka-angka, waduh, di Rusia naik 12 persen, Amerika naik 6,9 persen, Turki 5,5 persen. Alhamdulillah kita masih di angka 3,4 persen. Tapi sampai kapan kita bisa menahan seperti ini?," lanjutnya.

Baca juga: Perang Rusia Ukraina Bisa Pengaruhi APBN dan Picu Inflasi, Benarkah?

Kepala negara pun menyebutkan adanya kondisi kelangkaan kontainer.

Dalam situasi normal, kontainer sangat mudah didapatkan. Sementara itu, saat ini kontainer menjadi langka akibat imbas disrupsi teknologi.

"Akhirnya apa? Harga kontainer naik berlipat-lipat. Dulu naik dua kali, naik tiga kali, naik empat kali, naik lima kali. Artinya apa? Barang-barang logistik sampai ke konsumen pun karena terbebani harga kontainer yang naik. Sehingga dibeli lebih mahal. Efeknya ke mana-mana," tegas Jokowi.

Persoalan lain yang tak dapat dihindari yakni terjadinya kenaikan iangka inflasi yang melanda berbagai negara.

Baca juga: BPS: Konflik Rusia-Ukraina Pengaruhi Ekspor Impor hingga Inflasi di Indonesia

Merujuk kenaikan ini, Jokowi berpesan agar ekonomi makro negara dikelola secara baik bersamaan dengan ekonomi mikro.

"Ini yang hati-hati mengelola ekonomi saat ini. Ekonomi makronya dikelola, tapi mikronya tidak diperhatikan bisa buyar. Artinya apa? Sekarang ini harus kerja detil. Kalau enggak detil, enggak akan menyelesaikan masalah. Untungnya inflasi negara kita masih terkendali dengan baik, masih 2,2 persen," ungkap presiden.

"Coba lihat di Turki 48,7. Di Amerika yang biasanya di bawah 1 persen sekarang sudah di 7,5 persen. India sudah 6 persen. Di Rusia sudah 8,7 tapi enggak tau hari-hari ini. Situasi seperti ini terjadi di dunia," tambah presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com