Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Retno Kembali Jadi Ketua Bersama Covax AMC

Kompas.com - 10/03/2022, 16:49 WIB
Mutia Fauzia,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI (Menlu RI) Retno Marsudi kembali terpilih menjadi Ketua Bersama Covax AMC Engagement Group untuk periode Januari-Desember 2022.

Sekretaris Bidang Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi (TPPE) Kemenlu Lintang Paramitasari mengatakan, Retno kembali mengemban jabatan tersebut bersama Menteri Pembangunan Internasional Kanada dan Menteri Kesehatan Ethiopia.

"Sebagai refleksi kepercayaan dunia terhadap kapasitas Indonesia dalam penanganan Covid-19, Menteri Luar Negeri akan meneruskan amanah sebagai salah satu Co-Chair pada periode Januari-Desember 2022," kata Lintang dalam press briefing yang dilakukan secara daring, Kamis (10/3/2022).

Baca juga: COVAX Kirim 1 Miliar Vaksin Covid-19, Tapi Kesenjangan Masih Tinggi

Retno sebelumnya telah menjabat sebagai Ketua Bersama Covax AMC untuk periode Januari-Desember 2021.

Lintang menjelaskan, dengan menjabat kembali sebagai ketua bersama, Retno akan kembali mendorong tiga agenda utama, yakni menjadikan Covax Facility sebagai platform yang inklusif dan transparan, memastikan pengiriman vaksin lancar dan tepat waktu, serta penguatan solidaritas dan kerja sama internasional.

"Sebagai Co-Chair, Menlu akan kembali mendorong akses vaksin setara baik di Indonesia dan negara-negara lain yang paling membutuhkan," kata Lintang.

Baca juga: Distribusi Vaksin Skema Covax Dinilai Masih Timpang, Ini Penyebabnya

Untuk diketahui, Covid-19 Vaccines Advance Market Commitment (Covax AMC) adalah upaya yang diluncurkan oleh Gavi, aliansi vaksin global, untuk memastikan setiap negara bisa memperoleh vaksin Covid-19. Sejak diresmikan pada 4 Juni 2020, sudah ada lebih dari 180 negara dan lembaga yang tergabung dalam fasilitas Covax.

Dikutip dari laman resmi gavi.org, Covax bekerja sama dengan produsen vaksin untuk menyediakan 2 miliar dosis vaksin Covid-19 pada akhir 2021.

Dari jumlah itu, separuhnya akan didistribusikan ke negara-negara berpenghasilan rendah. Jumlah tersebut diperkirakan cukup untuk melindungi kelompok rentan, termasuk tenaga kesehatan garda depan, dan sektor pelayanan publik di seluruh dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com