Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inisiasi Dialog Damai, Komnas HAM Tegaskan Kubu Pro-kemerdekaan Papua Harus Diundang Bicara

Kompas.com - 09/03/2022, 21:37 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas HAM menegaskan bahwa kubu pro-kemerdekaan Papua akan jadi kelompok prioritas untuk diundang dalam dialog damai dengan Jakarta.

Dialog damai Jakarta-Papua akan diinisiasi Komnas HAM. Presiden Joko Widodo, Panglima TNI hingga Kapolri dan sejumlah petinggi negara disebut telah setuju dengan pelaksanaan dialog damai itu.

"Terutama yang pro-kemerdekaan harus diajak dialog, tidak bisa kalau tidak. Paling pokok, ya, mereka. Saya katakan ke pemerintah juga waktu itu, tidak bisa kita menolak memulai komunikasi dengan tokoh kemerdekaan Papua yang memang masih didengar oleh banyak pihak," ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik ditemui di Hotel Shangri-la Jakarta, Rabu (9/3/2022).

"Kami bilang, kami akan ketemu Benny Wenda (Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat/ULMWP, United Liberation Movement for West Papua)," lanjutnya.

Baca juga: Komnas HAM Harap Dialog Damai Papua-Jakarta Bisa Dimulai Tahun Ini

Kedua kubu disebut sudah mengetahui rencana inisiasi dialog damai ini, termasuk rencana Komnas HAM membangun komunikasi dengan Benny Wenda dan kubu pro-kemerdekaan lain.

Namun demikian, Taufan menyatakan bahwa selain kubu pro-kemerdekaan Papua, tokoh-tokoh sipil lain di Papua juga akan diajak bicara.

Apabila tokoh-tokoh tersebut bersedia dialog dengan Jakarta, dan di sisi lain Istana pun bersedia, maka dialog damai secara langsung antara kedua kubu bisa dilangsungkan.

"Paling pokok ya mereka (kubu pro-kemerdekaan). Tapi kan ada juga yang lain, misalnya tokoh adat yang tidak bicara merdeka atau tidak merdeka tapi bicara perlindungan hak ulayat mereka, tokoh gereja lain lagi misalnya, tapi tokoh OPM adalah yang paling pokok," ungkapnya.

"Meskipun ini lembaga negara, istilahnya Indonesia, mereka masih sangat menghormati. Tim kita di sana sering bertemu dan saling kontak. Dan mereka bersedia, kalau difasilitasi Komnas HAM, mereka katakan bersedia," jelas Taufan.

Baca juga: Komnas HAM Sebut Presiden hingga TNI-Polri Setuju Dialog dengan OPM dan Tokoh Papua

Rencananya, tim dari Komnas HAM akan diberangkatkan ke Papua pekan depan untuk mulai membangun komunikasi, dengan harapan dialog damai Papua-Jakarta bisa berlangsung tahun ini.

Meski demikian, Taufan tak menampik bahwa upaya membangun rencana dialog damai Papua-Jakarta bukan perkara mudah dan butuh waktu lama tergantung situasi politik, konflik, serta keamanan.

"Kita masih mau lihat situasinya, nanti kita atur strateginya," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mantan Wapres Try Sutrisno Hadiri Rakernas Ke-5 PDI-P

Mantan Wapres Try Sutrisno Hadiri Rakernas Ke-5 PDI-P

Nasional
Rakernas PDI-P Diselimuti Amarah, Diprediksi Akan Jadi Oposisi Prabowo

Rakernas PDI-P Diselimuti Amarah, Diprediksi Akan Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Ganjar, Sandiaga, hingga Hary Tanoe Hadiri Rakernas V PDI-P

Ganjar, Sandiaga, hingga Hary Tanoe Hadiri Rakernas V PDI-P

Nasional
Tiba di Lokasi Rakernas PDI-P, Megawati Saksikan Patung Banteng Berdarah Tertusuk Panah

Tiba di Lokasi Rakernas PDI-P, Megawati Saksikan Patung Banteng Berdarah Tertusuk Panah

Nasional
Berkaca Kasus SYL, KPK Sebut Penyelenggara Negara Terpaksa Patuhi Atasan karena Takut Jabatannya Hilang

Berkaca Kasus SYL, KPK Sebut Penyelenggara Negara Terpaksa Patuhi Atasan karena Takut Jabatannya Hilang

Nasional
Diduga Terkait Judi “Online”, Lebih dari 5.000 Rekening Diblokir, 500 E-Wallet Ditutup

Diduga Terkait Judi “Online”, Lebih dari 5.000 Rekening Diblokir, 500 E-Wallet Ditutup

Nasional
Gelar Rakernas, PDI-P Akan Evaluasi Petugas Partai di Legislatif hingga Eksekutif

Gelar Rakernas, PDI-P Akan Evaluasi Petugas Partai di Legislatif hingga Eksekutif

Nasional
Pesawat Garuda Rusak Timbulkan Efek Domino Kloter Haji Gagal Terbang, Kemenag: Kita Tegur Keras

Pesawat Garuda Rusak Timbulkan Efek Domino Kloter Haji Gagal Terbang, Kemenag: Kita Tegur Keras

Nasional
BNPT: Pemerintah Indonesia Tekankan Pentingnya Semangat Multilateralisme dalam Penanggulangan Terorisme

BNPT: Pemerintah Indonesia Tekankan Pentingnya Semangat Multilateralisme dalam Penanggulangan Terorisme

Nasional
Pemerintah Klaim Sudah Putus 1,9 Juta Akses Konten Judi Online

Pemerintah Klaim Sudah Putus 1,9 Juta Akses Konten Judi Online

Nasional
Kasus 'Vina Cirebon' Belum Tuntas, Propam Polri Diminta Turun Tangan

Kasus "Vina Cirebon" Belum Tuntas, Propam Polri Diminta Turun Tangan

Nasional
Kata Sandiaga soal Kemungkinan Maju di Pilkada Jakarta

Kata Sandiaga soal Kemungkinan Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Cegah Kader 'Mencurikan Diri' ke Partai Lain Jelang Pilkada 2024

PDI-P Cegah Kader "Mencurikan Diri" ke Partai Lain Jelang Pilkada 2024

Nasional
Demokrat Pertimbangkan Usung Keponakan Prabowo di Pilkada Jakarta 2024

Demokrat Pertimbangkan Usung Keponakan Prabowo di Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Demokrat Tak Masalah PBB Usul Yusril Jadi Menko Polhukam Kabinet Prabowo

Demokrat Tak Masalah PBB Usul Yusril Jadi Menko Polhukam Kabinet Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com