Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Metaverse dan Kripto Rawan Kejahatan Siber, Pemerintah Diminta Tanggap

Kompas.com - 09/03/2022, 06:18 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat keamanan siber Alfons Tanujaya meminta Pemerintah harus memberi perhatian lebih besar untuk keamanan dalam dunia mata uang kripto dan metaverse bagi penggunanya dari Indonesia. Sebab menurut dia, bidang itu dikhawatirkan bakal menjadi sasaran aksi kejahatan siber.

"Karena tingginya penetrasi IT di mana metaverse, blockchain dan cryptocurrency mulai populer, masyarakat harus segera diberikan dasar sekuriti untuk berkecimpung di dunia baru ini," kata Alfons kepada Kompas.com, Selasa (8/3/2022).

"Karena kalau dibiarkan maka masyarakat yang tidak melindungi aset digitalnya dengan baik sangat rentan menjadi korban dan mengalami kerugian dari aksi peretasan," ujar Alfons.

Selain itu, kata Alfons, dalam menghadapi ancaman siber maka Pemerintah harus disiplin dalam menerapkan standar keamanan seperti ISO 27001 dan sejenisnya.

Baca juga: BSSN Sebut Ada 1,6 Miliar Serangan Siber Selama 2021

"Tapi tolong perhatikan untuk tidak hanya mendapatkan sertifikasinya saja, tapi lebih penting implementasinya. Karena kalau sudah dapat sertifikasi tapi tidak disiplin menjalankan proses sekuriti nya yah percuma saja akan tetap jebol," ujar Alfons.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan terdapat sekitar 1,6 miliar serangan siber sepanjang 2021 dalam jumpa pers yang dihelat di bilangan Sawangan, Depok, Jawa Barat, pada Senin (7/3/2022). Menurut Kepala BSSN Hinsa Siburian, data itu hasil pemantauan dan identifikasi itu dilakukan oleh BSSN melalui National Security Operation Centre (NSOC).

Hinsa mengatakan, jenis-jenis serangan siber terbanyak yang tercatat oleh BSSN adalah malware, trojan activity, dan information gathering (pengumpulan informasi untuk mencari celah keamanan).

Baca juga: Situs BSSN Diretas, Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem Keamanan Siber Negara

Hinsa mengeklaim bahwa pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah teknis untuk memperkuat keamanan bidang siber. Beberapa di antaranya termasuk pelaksanaan information technology security assessment (ITSA) dan juga penguatan sistem elektronik melalui penerapan kriptografi, pemasangan sensor honeynet dan analisis malware, optimalisasi cakupan monitoring NSOC, dan membentuk tim respon insiden keamanan siber (CSIRT).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com