Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Situs BSSN Diretas, Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem Keamanan Siber Negara

Kompas.com - 27/10/2021, 16:11 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Marapi Consulting and Advisory Beni Sukadis meminta pemerintah mengevaluasi sistem keamanan siber negara.

Hal itu dilakukan menyusul peristiwa peretasan yang dialami situs Pusat Malware Nasional (Pusmanas) milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh apa saja titik lemahnya dalam sistem siber terutama BSSN," ujar Beni kepada Kompas.com, Rabu (27/10/2021).

Baca juga: Pimpinan DPR: Kalau BSSN Saja Bisa Diretas, Bagaimana Lembaga Lain?

Menurut Beni, evaluasi ini penting dilakukan karena peretasan yang menimpa BSSN membuat publik kurang mempercayai sistem keamanan siber negara.

Dengan adanya peretasan tersebut, Beni meyakini bahwa ada kelemahan dalam sistem keamanan siber.

"Apalagi ini badan siber nasional yang mestinya sebagai penjaga terdepan bagi sistem siber negara," tegas dia.

Beni mengingatkan, jangan sampai peretasan ini merugikan keamanan nasional secara menyeluruh, terutama data strategis yang sangat krusial bagi kepentingan nasional Indonesia.

"Kalau peretasan diikuti dengan pencurian data-data strategis tentu saja ini membahayakan bagi negara, mudah-mudahan ini tidak terjadi," ungkap Beni.

Di sisi lain, Beni menuturkan bahwa secara kasat mata pemerintah nampaknya cukup serius menyadari pentingnya sistem keamanan siber seiring adanya program revolusi 4.0.

Namun demikian, terkadang dalam pelaksanaannya kerap mengalami hambatan budaya birokratis.

"Aspek responsif terhadap tantangan dan ancaman yang ada, salah satunya peretasan ini mungkin masih kurang cepat," imbuh dia.

Peretasan situs milik BSSN diungkap oleh pakar keamanan siber Pratama Persadha melalui unggahan pengguna Twitter, @son1x777, Rabu (20/10/2021).

Unggahan tersebut bertuliskan Hacked by theMx0nday, yang artinya diretas oleh theMx0nday.

"Dituliskan oleh pelaku deface bahwa aksi ini dilakukan untuk membalas pelaku yang diduga dari Indonesia yang telah meretas website negara Brasil," ujar Pratama, dalam keterangannya, Senin (25/10/2021).

Pratama mengatakan, deface merupakan peretasan ke sebuah website dan mengubah tampilannya. Perubahan tersebut bisa meliputi seluruh halaman atau di bagian tertentu saja.

Baca juga: Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

Contohnya, font website diganti, muncul iklan mengganggu, hingga perubahan konten halaman secara keseluruhan.

Menurut Pratama, BSSN seharusnya sejak awal mempunyai rencana mitigasi atau business continuity planning (BCP) ketika terjadi serangan siber. "Karena induk CSIRT yang ada di Indonesia adalah BSSN," tutur dia.

Pihak BSSN sendiri menduga bahwa peretas berasal dari Brasil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

Nasional
Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Nasional
Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran Ibarat Pisau Bermata Dua

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran Ibarat Pisau Bermata Dua

Nasional
Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com