Istana Bantah Terlibat Isu Penundaan Pemilu, tapi Jokowi Tak Juga Angkat Bicara

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Presiden Joko Widodo terhadap isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden masih dinanti.

Sudah lebih dari sepekan wacana ini mengemuka, presiden belum juga angkat bicara.

Memang, Jokowi pernah beberapa kali angkat bicara terkait ini. Sebab, wacana perpanjangan masa jabatan presiden tak hanya sekali bergulir.

Kali pertama isu ini muncul di 2019, pesiden sempat curiga ada pihak yang ingin menjerumuskannya dengan mengusulkan wacana tersebut.

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, 2 Desember 2019.

Baca juga: Membedah Untung Rugi Parpol yang Usung Wacana Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode

Awal 2021, wacana perpanjangan masa jabatan presiden muncul kembali. Jokowi kembali menegaskan bahwa dirinya tidak berniat dan tak punya minat untuk menjabat selama 3 periode.

Sikap ini, kata dia, tidak akan pernah berubah. Sebagaimana bunyi konstitusi atau Undang Undang Dasar 1945, masa jabatan presiden dibatasi sebanyak dua periode.

"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).

Meski pernah menyatakan sikapnya, penegasan Jokowi terkait hal ini dinilai perlu, apalagi isu penundaan pemilu terbaru digulirkan oleh tiga ketua umum partai politik.

Tak libatkan Istana?

Sebagaimana diketahui, usul penundaan Pemilu 2024 kali pertama dikemukakan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Ironi Negeri Demokrasi: Rakyat Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Elite Partai Ngotot Tunda Pemilu

Usulan ini lantas didukung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Namun demikian, Muhaimin mengatakan, usulannya belum dibicarakan dengan pihak Istana.

Ia juga membantah adanya keterlibatan Istana atau arahan pemerintah dalam hal ini.

"Belum. Kita (berkomunikasi) dengan para ketua umum (partai politik) dulu, baru nanti setelah ketua-ketua umum bagus, kita (komunikasi) ke Istana," ujar Muhaimin pada Rabu (2/3/2022).

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini juga membantah bahwa pemerintah punya andil dalam memobilisasi deklarasi elite partai terkakt usulan perpanjangan masa jabatan presiden.