Faldo mengatakan, pekerjaan pemerintah saat ini terlalu banyak sehingga tak ada waktu melakukan hal-hal di luar tugas negara. Namun, menurut dia, hal ini bakal ditampung sebagai sebuah aspirasi.
Baca juga: Sekjen PDI-P: Mau Dikemas Aneka Kamuflase, Sikap Jokowi Tetap Tolak Penundaan Pemilu
"Sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik," kata Faldo melalui keterangan tertulis, Senin (28/2/2022).
"Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai (pemerintah) diseret-seret," ucap dia.
Terkait hal ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meyakini Jokowi taat pada konstitusi.
PDI-P yakin Jokowi menolak usulan penundaan pemilu, sama seperti ketika dia menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.
"Menjadi pemimpin itu jawaban cukup sekali. Mau dikemas dengan aneka bentuk kamuflase isu, sikapnya tidak berubah," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/3/2022).
Baca juga: Masyarakat Bisa Hukum Parpol Pengusung Wacana Penundaan Pemilu
Terkait diamnya Jokowi saat ini, PDI-P menilai mantan gubernur DKI Jakarta itu tengah sibuk dengan prioritas lain.
Menurut Hasto, presiden lebih memilih untuk menyelesaikan sejumlah persoalan penting seperti penanganan pandemi, kenaikan harga kebutuhan pokok, penyelenggaraan G20, hingga rencana pemindahan ibu kota negara.
"Terkait dengan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan kan sudah dijawab dengan tegas," kata Hasto.
Meski demikian, banyak pihak mendorong supaya Jokowi kembali angkat bicara.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, jika presiden terus diam, bisa muncul spekulasi di publik kalau pemerintah mendukung.
"Jika terus seperti ini, Pak Jokowi harus kembali menyatakan penolakannya terhadap ide penundaan Pemilu 2024," kata Mardani dikutip dari Kompas.tv, Kamis (3/3/2022).
"Diamnya Pak Jokowi bisa multitafsir karena bisa dianggap mendukung penundaan pemilu. Terlebih ide-ide tersebut muncul dari partai pendukung pemerintah," tuturnya.
Baca juga: Para Elite Parpol yang Tolak Pemilu Ditunda dari AHY sampai Prabowo
Partai Demokrat juga mendorong hal serupa. Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menulai, sikap diam Jokowi justru akan membuat masyarakat berspekulasi bahwa mantan gubernur DKI Jakarta itu mengkhianati reformasi.
"Karenanya agar tak terus-menerus menjadi bola liar dan berpotensi menjerumuskan Presiden Jokowi dari jebakan politik yang bisa menjadikannya sebagai Malin Kundang reformasi, Presiden Jokowi mesti segera bersikap tegas dan menjelaskan sikapnya ke publik terhadap isu ini," kata Kamhar seperti dilansir dari Kompas.tv, Jumat (4/3/2022)