Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prajurit TNI AU Calon Penerbang Jet Rafale Bakal Latihan di Perancis

Kompas.com - 04/03/2022, 10:25 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo mengatakan, prajurit TNI AU yang menjadi calon penerbang jet tempur Rafale akan menjalani latihan di Perancis.

Latihan juga akan diadakan di Indonesia.

Mereka akan menjalani latihan seiring dengan pembelian enam unit Rafale yang dilakukan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) beberapa waktu lalu.

“Latihannya sendiri kita akan dilaksanakan di Perancis dan di dalam negeri,” kata Fadjar kepada awak media dalam Rapim TNI AU Tahun 2022 di Mabesau, Jakarta, Jumat (4/3/2022).

Baca juga: Deretan Alutsista yang Dibeli Prabowo sejak Menjabat Menhan, Pesawat Rafale hingga Airbus A400M

Fadjar mengatakan, setelah akuisisi enam unit Rafale oleh Kemenhan, selanjutnya TNI AU langsung menyiapkan calon penerbang.

Meski demikian, hingga kini ia belum merinci jumlah prajurit yang akan menjalani pelatihan pengawakan Rafale.

“Kita menyiapkan beberapa penerbang tetapi kita belum tentukan jumlahnya,” katanya.

Ia memastikan bahwa prajurit yang akan dipilih merupakan prajurit yang memang layak mengawaki pesawat produksi Dassault Aviation asal Perancis.

“Secara kriteria kita sudah siapkan dan yang eligible (layak) untuk bisa berangkat (latihan mengwaki Rafale),” imbuh dia.

Baca juga: Beli Jet Rafale, Pemerintah Diminta Tak Ulangi Kesalahan Proyek Jet KFX/IFX

Diketahui, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berencana memborong 42 jet tempur Rafale.

Enam di antaranya telah resmi diakuisisi. Sedangkan 36 jet tempur Rafale diklaim akan segera menyusul dalam waktu dekat.

Adapun enam unit Rafale itu sah dibeli Indonesia melalui penandatanganan yang dilakukan Kemenhan dengan pihak Dassault Aviation di Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com