Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Pelajaran Berharga Dari 2 Tahun Pandemi Covid-19

Kompas.com - 02/03/2022, 06:46 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 yang sudah berjalan dua tahun dan akan memasuki tahun ketiga menurut epidemiolog Dicky Budiman membuat pemerintah dan masyarakat menyadari pentingnya sistem kesehatan.

Menurut dia, dalam kilas balik dua tahun masa pandemi Covid-19 ada lima hal penting yang bisa dibenahi pemerintah untuk menghadapi situasi seperti saat ini.

Masalah pencegahan, kata Dicky, adalah poin pertama dari evaluasi strategi menghadapi Covid-19. Menurut dia, dalam aspek pencegahan di masa mendatang diharapkan tidak boleh ada lagi sikap meremehkan, atau merasa wabah akan cepat berakhir karena hal itu bakal mengundang permasalahan di kemudian hari.

"Selain itu, bicara pencegahan bukan hanya vaksinasi, tapi juga kebijakan yang memperkuat upaya pencegahan dari pusat sampai daerah," kata Dicky kepada Kompas.com, Selasa (1/3/2022).

Baca juga: Satgas: BOR Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Alami Tren Penurunan

Langkah kedua, lanjut Dicky, adalah meningkatkan atau memperkuat kesetaraan akses atau keterjangkauan serta layanan untuk melindungi masyarakat. Khususnya pada kelompok rawan yang berisiko tinggi dari segi pekerjaan, kondisi tubuh, atau dari sisi geografis, lokasi, dan status sosial ekonomi.

Poin yang ketiga menurut Dicky adalah pemerintah seharusnya mulai meningkatkan strategi komunikasi risiko, termasuk membuat kebijakan yang responsif. Yang dimaksud Dicky dengan kebijakan responsif adalah pemerintah dalam membuat kebijakan sudah mengantisipasi dari jauh-jauh hari dan memperhitungkan risiko.

"Ini berbeda dengan kebijakan reaktif. Kalau reaktif begitu ada kejadian baru dibuat. Ini yang harus berubah. Hal itu yang akan membangun kepercayaan," ucap Dicky.

Lalu yang keempat menurut Dicky adalah meningkatkan manajemen data baik dari temuan kasus, sistem pelaporan kasus infeksi, orang yang sakit, maupun kematian. Menurut dia Indonesia masih lemah dalam hal ini, padahal pembenahan ketersediaan, pengolahan, dan validitas data adalah hal penting.

Baca juga: UPDATE 1 Maret: 539.214 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

"Data ini akan menjadi dasar kuat untuk mengkomunikasikan pada para pemimpin maupun masyarakat sehingga terbangun persepsi risiko," ucap Dicky.

Selain itu, lanjut Dicky, kekuatan data sangat penting karena menjadi salah satu panduan bagi para pengambil kebijakan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan yang kuat. Selain itu, data juga berguna untuk memperkirakan masa depan dan menjadi modal untuk mengetahui apakah strategi yang diplih berjalan efektif.

Hal terakhir menurut Dicky adalah pemerintah harus berinvestasi dalam sistem kesehatan dan infrastruktur kesehatan masyarakat.

"Kalau tidak diperkuat atau kita malah membuat sistem baru, itu tidak akan berkelanjutan untuk ancaman ke depan. Kita tidak membangun ketangguhan, sistemnya tidak tangguh. Ini yang berbahaya," kata Dicky.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com