Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Resmikan PLTA Poso Energy dan PLTA Malea Energy

Kompas.com - 25/02/2022, 12:47 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Poso Energy di Sulawesi Tengah dan PLTA Malea Energy di Sulawesi Selatan pada Jumat (25/2/2022).

Dengan persemian ini Presiden berharap akan lebih banyak PLTA terselesaikan sehingga dapat mengurangi emisi karbon dalam jangka panjang.

"Pada pagi hari ini saya resmikan PLTA Poso Energy 515 MW di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah dan PLTA Malea 90 MW di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan," ujar Jokowi saat peresmian yang ditayangkan secara daring pada Jumat.

Baca juga: Kalla Keluhkan Perizinan PLTA yang Lama, Jokowi Tegur PLN

Jokowi pun mengapresiasi Jusuf Kalla selaku pendiri Kalla Group yang merupakan pengembang kedua PLTA itu.

Kepala Negara berharap proses pembangunan sejumlah PLTA lain di Sulawesi bisa cepat selesai.

"Sehingga target kita dalam rangka energi hijau dan EBT ini benar-benar bisa kita lakukan. Karena memang permintaan dari industri untuk mendapatkan energi hijau ini sekarang sangat-sangat tinggi sekali kepada negara kita," jelas mantan wali kota Solo ini.

"Kita tahu sekarang global mendesak, mengajak, memberikan support kepada semua negara untuk menggeser pemakaian energi fosil utamanya batu bara untuk masuk semuanya ke energi hijau," lanjut Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi Resmikan Peluncuran Mesin BOR Terowongan Fase 2A MRT, Penggalian Berlangsung 4 Bulan

Sementara itu, saat ini potensi Indonesia berdasarkan perkiraan hitungan terakhir memiliki 418 gigawatt energi baru terbarukan. Energi tersebut berasal dari berbagai sumber.

"Antara lain tenaga surya, baik dari angin, ada lagi yang tidal, panas permukaan air laut, semuanya ada di negara kita," tutur Jokowi.

"Hanya bagaimana kita bisa menggeser dari yang coal/batu bara ini kepada energi hijau. Ini juga bukan pekerjaan yang mudah karena sudah terlanjur banyak sekali PLTU-PLTU kita," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com