Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Temukan Kekerasan di Wadas, Kontras: Mahfud MD Harus Meminta Maaf

Kompas.com - 25/02/2022, 11:29 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta maaf atas pernyataannya terkait konflik di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Sebab pada Rabu (9/2/2022) Mahfud menyatakan tidak ada kekerasan yang dilakukan pihak kepolisian pada warga Desa Wadas.

Sementara itu hasil penyelidikan Komnas HAM yang dirilis Kamis (24/2/2022) menyatakan aparat kepolisian Polda Jawa Tengah telah melakukan kekerasan.

“Mahfud MD harus meminta maaf atas pernyataannya dan mengambil langkah konkret penanganan kasus Wadas,” kata Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar pada Kompas.com, Jumat (25/2/2022).

Baca juga: Soal Temuan Kekerasan di Wadas, YLBHI: Harusnya Pak Mahfud Perbaiki Pernyataannya

Ia menuturkan, Mahfud harus bersikap tegas dengan memastikan pemberian sanksi pada personil kepolisian yang melakukan kekerasan.

“Mahfud harus menjamin tidak ada polisi yang mendatangi warga, dan menjamin adanya penindakan terhadap anggota serta pimpinan yang melakukan dan membiarkan pelanggaran terjadi,” papar dia.

Terakhir, Rivan mendesak agar Mahfud tak lagi menggunakan pendekatan keamanan untuk mengatasi konflik di Desa Wadas.

“Perlu menjamin tidak terjadi kejadian serupa di Wadas di kemudian hari dengan mengacu pada temuan Komnas HAM,” jelasnya.

Diketahui beberapa pernyataan Mahfud terkait insiden di Desa Wadas berbeda dengan temuan Komnas HAM.

Mahfud sempat menuturkan kondisi di Wadas aman dan mempersilahkan pihak yang tidak percaya untuk mengecek secara langsung.

Baca juga: Kesimpulan Komnas HAM soal Wadas: Terjadi Kekerasan dan Penggunaan Kekuatan Berlebihan Aparat Kepolisian

Ia pun mengklaim pihak kepolisian tidak melakukan kekerasan, dan hanya mengamankan agar tidak terjadi gesekan antara dua kelompok masyarakat yang pro dan kontra terhadap penambangan bahan material pembangunan Bendungan Bener.

Tapi Komnas HAM menemukan adanya kekerasan dilakukan personil kepolisian yang didominasi anggota berpakaian sipil atau preman.

Bahkan Komnas HAM menyimpulkan ada penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force yang dilakukan Polda Jawa Tengah.

Kesimpulan itu diambil karena ada pengerahan personil dalam jumlah besar.

Adapun konflik di Wadas terjadi karena sejumlah masyarakat menolak wilayahnya digunakan sebagai lokasi penambangan.

Warga yang menolak beralasan penambangan akan merusak lingkungan dengan mematikan sejumlah sumber mata air yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin Masih Bakal Diskusi dengan Dewan Syuro PKB soal Langkah Politik

Cak Imin Masih Bakal Diskusi dengan Dewan Syuro PKB soal Langkah Politik

Nasional
KSAD Terima Kunjungan Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Wilayah Pasifik, Ini yang Dibahas

KSAD Terima Kunjungan Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Wilayah Pasifik, Ini yang Dibahas

Nasional
Lanjutkan Silaturahim ke PKB, Anies Mengaku Belum Bahas Langkah Politik ke Depan

Lanjutkan Silaturahim ke PKB, Anies Mengaku Belum Bahas Langkah Politik ke Depan

Nasional
Akui Kekalahan pada Pilpres, Cak Imin Bilang Koalisi Perubahan Sudah Selesai

Akui Kekalahan pada Pilpres, Cak Imin Bilang Koalisi Perubahan Sudah Selesai

Nasional
Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P

Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P

Nasional
Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak, Prabowo: Terima Kasih kepada MK yang Sudah Jalankan Tugas Berat

Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak, Prabowo: Terima Kasih kepada MK yang Sudah Jalankan Tugas Berat

Nasional
Gowes Ansor 90 Km, Tapak Tilas Tempat Latihan Pertama Pasukan Perang 10 November

Gowes Ansor 90 Km, Tapak Tilas Tempat Latihan Pertama Pasukan Perang 10 November

Nasional
Cak Imin dan PKB Apresiasi 3 Hakim MK yang 'Dissenting Opinion' dalam Putusan Sengketa Pilpres

Cak Imin dan PKB Apresiasi 3 Hakim MK yang "Dissenting Opinion" dalam Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Prabowo Bersyukur MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Prabowo Bersyukur MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Nasional
Kepada Prabowo, Anies Titip Jaga Kebebasan Rakyat untuk Berpendapat

Kepada Prabowo, Anies Titip Jaga Kebebasan Rakyat untuk Berpendapat

Nasional
Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Terima Putusan MK, Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Terima Putusan MK, Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Terima Kekalahan, Cak Imin: Kita Berharap Prabowo Rawat Demokrasi

Terima Kekalahan, Cak Imin: Kita Berharap Prabowo Rawat Demokrasi

Nasional
Tak Terima Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Gugat KPK

Tak Terima Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Gugat KPK

Nasional
Usai Putusan MK, Airlangga Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Usai Putusan MK, Airlangga Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Wakil Ketua KPK: Saya Enggak Ambil Pusing

Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Wakil Ketua KPK: Saya Enggak Ambil Pusing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com