Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Diminta Siapkan Evakuasi WNI dari Ukraina

Kompas.com - 25/02/2022, 12:22 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk menyiapkan rencana evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Ukraina setelah meletusnya perang antara Rusia dan Ukraina.

Meutya menegaskan, keselamatan WNI merupakan hukum tertinggi yang harus diupayakan dengan sungguh-sungguh.

"Saya juga mendesak Kemenlu untuk segera menyiapkan rencana terkait evakuasi WNI kita dari Ukrainia mengingat krisis yang ada dapat berkembang menjadi lebih buruk dalam waktu yang cepat," kata Meutya dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022).

Baca juga: 72 WNI di Ukraina Telah Berkumpul dan Menginap di KBRI Kiev

Untuk saat ini, Meutya meminta Kemenlu untuk terus memantau perkembangan yang ada di Ukraina, khususnya mengenai kondisi dan keselamatan WNI di sana.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, Kemenlu harus memastikan para WNI ada di lokasi yang aman, yakni Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kiev.

Selain itu, ia juga meminta Kemenlu untuk menyusun rencana kontingensi dengan KBRI di kota-kota lain seperti Warsawa, Bratislava, Bucharest, dan Moskow untuk memberikan perlindungan bagi WNI.

Di samping itu, Meutya berharap pemerintah Indonesia dapat mengambil peran untuk meredakan konflik antara Rusia dan Ukraina. Apalagi, kata Meutya, Indonesia memiliki hubungan luar negeri yang baik dengan nua negara tersebut.

"Saya juga berpandangan Indonesia mesti menginisiasi penyelesaian damai baik itu secara bilateral dengan Rusia dan Ukraina maupun melalui Majelis Umum PBB," kata Meutya.

"Indonesia dapat mengambil peran ini mengingat Indonesia saat ini memegang Presidensi G-20 dan memiliki kewajiban konstitusional untuk turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia," lanjut dia.

Menurut Meutya, penyelesaian damai di Majelis Umum PBB adalah satu-satunya upaya yang terbuka karena tidak ada hak veto dalam Majelis Umum PBB dan semua negara anggota memiliki suara yang sama.

Baca juga: Pakar Hukum Internasional Jelaskan Narasi Berseberangan dalam Perang Rusia Vs Ukraina

Untuk diketahui, saat ini terdapat 138 WNI yang berada di Ukraina. Kemenlu RI dan KBRI Kiev pun telah menyiapkan skenario untuk mengevakuasi para WNI yang saat ini berada di Ukraina tersebut.

Direktur Perlindungan WNI Kemenlu RI Judha Nugraha mengatakan, pada tahap awal Kemenlu dan KBRI di Kiev telah membangun komunikasi dengan 138 WNI melalui WhatsApp Group.

Dari 138 WNI yang ada di Ukraina, sebanyak 11 di antaranya saat ini tinggal di Ukraina Timur, tepatnya di Donetsk dan Luhansk, serta di beberapa kota lain.

Laporan terakhir, sebanyak 72 WNI sudah berkumpul di KBRI di Kiev. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com