KSP: Pemilu 2024 Sangat Kompleks, tetapi KPU Pasti Bisa Selenggarakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Juri Ardiantoro mengatakan, pemerintah optimistis Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan baik meski akan menghadapi banyak kerumitan.

Pasalnya, pemilu mendatang akan digelar bersamaan dengan tahapan pilkada serentak.

"Pemilu 2024 sangat kompleks, karena dalam waktu yang sama juga digelar pilkada serentak. Tapi pemerintah sangat percaya KPU dan Bawaslu bisa melaksanakan dan menyelenggarakan dengan baik," ujar Juri dalam siaran persnya pada Selasa (15/2/2022).

Baca juga: Perluas Jaringan dan Edukasi, Ini Langkah Kolaborasi Cek Fakta Jelang Pemilu 2024

Mantan Ketua KPU RI itu menilai, sebagai arena kontestasi, pemilu selalu memiliki celah yang membuat orang melanggar.

Untuk itu, profesionalisme dan integritas KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu 2024 harus benar-benar disiapkan.

"Terutama pada tingkat paling bawah yakni petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Sebab persoalan dalam Pemilu banyak muncul di TPS. Ini yang harus disiapkan," ujar Juri.

Juri juga memastikan, pemerintah akan mendukung penuh kerja KPU dan Bawaslu agar pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan adil, jujur, dan demokratis. Dukungan itu berupa kesiapan anggaran, pengamanan, dan infrastruktur.

"Kita harus menempatkan domain penyelenggara pemilu adalah KPU dan Bawaslu. Pemerintah dan DPR stakeholder yang akan memberikan dukungan," kata Juri.

"DPR support regulasi, pemerintah support pelaksanaan pemilu, meliputi anggaran, pengamanan, infrastruktur. Kolaborasi ini yang terus bekerja," lanjutnya.

Sementara itu, soal peluang terjadinya politisasi birokrasi, politik uang, dan karut marut soal Daftar Memilih Tetap (DPT), Juri mengakui bahwa hal itu merupakan masalah laten yang muncul pada saat Pemilu. Namun, dia yakin akan terus ada perbaikan dan penindakan pelanggaran yang dilakukan

Ia menyatakan, terkait DPT sudah ada upaya untuk mengintegrasikan data dengan Kemendagri, soal politik uang ada banyak penindakan, termasuk politisasi birokrasi juga ada perbaikan.

Pemerintah, DPR, dan KPU telah memutuskan tanggal pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari. Sementara itu, pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 akan dilakukan pada 27 November.

Kesepakatan ini diambil pada 24 Januari 2022 dalam rapat dengar pendapat di Komisi II DPR.