Fit and Proper Test Anggota KPU, DPR Cecar soal Tragedi 2019 Banyak Petugas Meninggal Dunia

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2022-2027, Hasyim Asy'ari, mendapatkan pertanyaan dari sejumlah anggota DPR perihal solusi untuk mencegah petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia terulang di Pemilu 2024.

Pertanyaan itu di antaranya datang dari anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar John Kenedy Azis dan anggota Komisi II DPR Fraksi Demokrat Anwar Hafid dalam uji kelayakan dan kepatutan calong anggota KPU-Bawaslu di Komisi II DPR, Jakarta, Senin (14/2022).

"Tolong yakinkan kami tidak akan lagi terjadi peristiwa di Pemilu 2019 (petugas meninggal dunia). Karena sistem tidak berubah, apalagi dalam situasi pandemi. Apa yang harus dilakukan?" kata Anwar.

Baca juga: Komisi II Lakukan Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu, Berikut Jadwalnya

Hasyim yang merupakan calon petahana itu mengatakan, peristiwa di Pemilu 2019 menjadi catatan penting bagi KPU.

Ia pun mengungkapkan, salah satu penyebab petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia, yaitu karena beban kerja yang berat.

"Salah satu hal yang jadi catatan penting dalam Pemilu 2019 yaitu beban kerja, terutama di KPPS yang begitu berat. Tentu saja ini ada kaitannya dengan aturan di level undang-undang bahwa penghitungan suara harus selesai di hari yang sama dengan pemungutan suara," ujar Hasyim.

Baca juga: Usir Dirut Krakatau Steel, Pimpinan Komisi VII: Kayaknya Anda Enggak Pernah Menghargai

Dia menuturkan, KPU akan mengatur jeda kerja petugas penyelenggara pemilu dalam penghitungan suara pemilihan presiden-wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Menurut dia, hal ini dimungkinkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, lanjut Hasyim, KPU akan mengatur petugas penyelenggara pemilu badan adhoc maksimal berusia 50 tahun dan dalam kondisi sehat.

Sebab, berdasarkan laporan yang diterima KPU, petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia di Pemilu 2019 mayoritas memiliki penyakit penyerta (komorbid).

Rencananya, KPU bakal bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk memfasilitasi petugas cek kesehatan.

"Karena keterjangkauan fasilitas medis jauh dan biaya periksa ke dokter mahal, kami akan bekerja sama dengan pemda agar memfasilitasi pemeriksaan kesehatan supaya petugas dipastikan sehat. Kemudian sudah vaksin dua kali sesuai program," ucapnya.