Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta NU dan PDI-P Satu Barisan Jaga Kemajemukan, Menag: Karena jika Dirusak, Indonesia Hancur

Kompas.com - 12/02/2022, 17:16 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas mengatakan, segala bentuk tindakan yang ingin melenyapkan kemajemukan sama artinya dengan membunuh Indonesia.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan secara virtual pada peringatan harlah ke-96 Nahdatul Ulama (NU) yang bekerjasama dengan Partai Indonesia Perjuangan (PDI-P), Sabtu (12/2/2022).

"Warga NU dan kader PDI-P agar berada pada satu barisan yang sama ketika ada pihak-pihak yang ingin merusak kemajemukan yang kita miliki. Karena itu mereka ingin menghancurkan Indonesia," ujar Yaqut.

"Segala upaya melenyapkan kemajemukan, kebhinnekaan, dan keragaman di negeri ini adalah sama artinya membunuh Indonesia, negeri yang diploklamirkan Bung Karno," tegasnya.

Baca juga: Gus Yahya: PDI-P Bukan Sekadar Partner NU...

Yaqut pun mengingatkan, tanpa adanya kemajemukan, Indonesia tidak mungkin ada.

Menurutnya, perlu terus ada keseimbangan antara memperjuangkan kepentingan nasionalisme dan agama.

"Perayaan harlah Nahdatul Ulama (NU) ke-96 yang diselenggarakan PDI Perjuangan ini seperti mengingatkan kita semua betapa kepentingan agama dan nasionalisme perlu diperjuangkan secara simultan menjaga keseimbangan tetap terjadi," tutur Yaqut.

"Nahdliyin dan nasionalis adalah backbone negeri ini. Negeri yang tertata kenegaraannya, didirikan majemuk, beragam, dan bhinneka. Baik dalam agama, suku, ras dan golongan. Artinya apa, tanpa kemajemukan, kebhinnekaan tidak ada negeri Indonesia ini," tegasnya.

Oleh karenanya, warga nahdliyin dan nasionalis sama-sama memiliki tanggung jawab yang luar biasa untuk bangsa.

Baca juga: Megawati: Saya Yakin jika PDI-P dan NU Terus Beriringan, Segala Ancaman Bangsa Bisa Diatasi

Lebih lanjut Yaqut menuturkan selama hampir satu abad NU telah mengembangkan sebuah wacana yang luas, yang tidak hanya menjamin legitimasi Indonesia sebagai negara multi agama dan pluralistik, tetapi juga berfungsi sebagai proyek percontohan mengenai indahnya kerja sama antara ulama dan negarawan.

"Dalam pandangan saya, nahdliyin dan nasionalis untuk bersama-sama mengembangkan sistem sosiopolitik yang sah secara teologis, yang mempromosikan kesejahteraan bagi umat Islam dan nonmuslim," ungkapnya

Hal ini pun menurutnya menunjukkan bahwa antara NU dan nasionalis mampu menjadi pionir dalam menengahi dialektika antara Islam dan negara.

"Sehingga hari ini bisa kita saksikan bagaimana persoalan kebangsaan, hasil politisnya diputuskan dengan relasi-relasi yang kompeleks di antara kekuatan pada umumnya dan bukan cara kekerasan," tambah Yaqut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Nasional
Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Nasional
KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

Nasional
Jokowi: 'Feeling' Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Jokowi: "Feeling" Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Nasional
Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Nasional
PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com