Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arahan Jokowi Hadapi Lonjakan Covid-19, Tetap Tenang hingga Minta Masyarakat Tak Perlu ke RS Saat Tertular Omicron

Kompas.com - 04/02/2022, 06:17 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan respons atas kenaikan kasus Covid-19 yang terjadi secara harian.

Hal itu menyusul penambahan kasus positif Covid-19 harian yang mencapai 27.197 pada Kamis (3/2/2022).

"Menanggapi perkembangan terkini kasus Covid-19 terjadi kenaikan hingga 27.197 kasus per hari ini Kamis 3 Februari 2022, perlu saya sampaikan, lonjakan ini sudah diperkirakan dan diantisipasi oleh pemerintah," ujar Jokowi dalam keterangan video yang disiarkan langsung dari Kota Medan, Kamis malam.

Menurutnya, kesiapan menghadapi lonjakan kasus kali ini jauh lebih baik dari sebelumnya.

Sebab dari sisi kesiapan rumah sakit (RS), obat-obatan, oksigen, lokasi isolasi maupun tenaga kesehatan seluruhnya lebih baik kondisinya.

"Dan kondisi RS sakit hingga saat ini juga masih terkendali. Untuk itu saya minta Bapak. Ibu dan saudara-saudara semuanya untuk tetap tenang," lanjut presiden.

Baca juga: Jokowi Sebut Pasien Omicron Bisa Sembuh Tanpa ke RS, Berikut Panduan Isolasi Mandiri di Rumah

Omicron bisa sembuh tanpa ke RS

Jokowi mengungkapkan, varian Omicron yang menyebabkan lonjakan kasus harian saat ini memang memiliki tingkat penularan tinggi.

Akan tetapi dari sisi fatalitas atau potensi penyebab kondisi kerawanan pada pasien lebih rendah dari varian Delta.

Jokowi menuturkan, hal itu bisa terlihat dari kasus Covid-19 di beberapa negara di dunia, yang mana tingkat keterisian RS relatif rendah.

"Hal ini juga termasuk di negara kita Indonesia, meskipun kasusnya melonjak cukup tinggi namun keterisian di RS masih terkendalik," ungkapnya.

"Perlu saya sampaikan bahwa varian Omicron dapat disembuhkan tanpa harus ke RS. Pasien yang terpapar varian ini cukup melakukan isolasi secara mandiri di rumah, minum obat dan multivitamin dan segera tes kembali setelah 5 hari," jelas kepala negara.

Minta evaluasi PPKM

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menuturkan sudah memerintahkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan selaku koordinator PPKM Jawa-Bali, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku koordinator PPKM luar Jawa-Bali untuk segera mengevaluasi level PPKM.

Baca juga: Di Balik Narasi Ringannya Omicron

Selain itu, dia meminta kepada gubernur, bupati, wali kota dan jajaran pemerintah daerah dibantu jajaran TNI dan Polri untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dilaksanakan oleh masyarakat dan vaksinasi terus dijalankan dan dipercepat.

"Saya kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi berbagai varian baru Covid-19. Tetap disiplin menjaga protokol kesehatan dan kurangi aktivitas yang tidak perlu," tegas Jokowi.

"Bagi yang belum divaksin agar segera divaksin, bagi yang sudah divaksin lengkap dan sudah waktunya untuk disuntik vaksin penguat agar segera vaksin booster," tambahnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com