Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Tanpa Keadilan Maka Akan Terjadi Perpecahan

Kompas.com - 31/01/2022, 21:17 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menilai, ketidakadilan merupakan penyebab dari perpecahan yang terjadi di tengah-tengah bangsa Indonesia.

"Pemimpin dan masyarakat juga harus mengusahakan keadilan itu, karena tanpa keadilan maka akan terjadi perpecahan kita ini, di situ letak masalahnya bangsa ini," kata JK dalam acara public talkshow yang ditayangkan akun YouTube PKSTV, Senin (31/1/2022).

JK menuturkan, sejarah sudah membuktikan bahwa 10 dari 15 konflik besar yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh ketidakadilan yang dirasakan masyarakat.

Konflik-konflik yang dimaksud JK antara lain konflik PRRI/Permesta, DI/TII, konflik Aceh, maupun konflik horizontal seperti di Poso dan Ambon.

Baca juga: Jusuf Kalla Minta Perdebatan soal Ibu Kota Disudahi

"Orang pikir (konflik) Aceh masalah agama, tidak, itu masalah ketidakadilan ekonomi," ujar JK.

Ia pun mengingatkan, dalam Pancasila, kata 'adil' disebut dua kali yakni pada sila kedua yang berbunyi 'Kemanusiaan yang adil dan beradab' serta sila kelima 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'.

"Jadi bayangkan, adil itu mempunyai suatu makna yang besar sekali dalam kehidupan kita," kata dia.

Dalam kesempatan itu pula, JK berpesan agar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sungguh-sungguh mengupayakan hadirnya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Ia yakin, apabila dua hal itu terpenuhi, maka Indonesia akan aman dari konflik-konflik di tengah masyarakat.

"Itu saja intinya, kalau kita sudah adil dan sejahtera, negeri ini aman. Bineka tunggal ika atau apapun kita pidatokan, kalau tidak ada keadilan kesejahteraan akan masalah dengan masyarakat," kata JK.

Baca juga: Jusuf Kalla: Tahun Ini Tahun yang Romantis, Semua Ingin Cari Pasangan

Selain itu, JK juga mengingatkan bahwa perbedaan yang di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan maka semua pihak mesti dapat bertoleransi atas kemajemukan tersebut.

"Tentu ada saja masalah perbedaan-perbedaan tapi marilah perbedaan itu kita kembalikan dengann menyelesaikan secara musyawarah secara baik-baik," kata dia menambahkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com