Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Transparan soal Penanganan Omicron, Anggota DPR: Jangan Sampai Masyarakat Lengah

Kompas.com - 31/01/2022, 11:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah transparan dalam pengambilan langkah antisipatif terkait varian Covid-19, Omicron.

Sebab, selama ini pemerintah menyatakan varian Omicron tidak bahaya, tapi tingkat keterisian rumah sakit (Bed Occupancy Rate) di DKI Jakarta naik hinga 54 persen pada Sabtu (29/1/2022). 

"Jangan sampai masyarakat lengah akibat informasi yang mengatakan bahwa Omicron tidak separah varian Delta. Benarkah Omicron tidak berbahaya? Tapi mengapa jumlah ranjang terisi di rumah sakit makin meningkat, termasuk ruang ICU? Pemerintah harus dapat menjelaskan ini dengan baik," kata Netty dalam keterangannya, Senin (31/1/2022).

Baca juga: Kita Masih di Awal, Belum Puncak Kasus Omicron, Jangan Sampai RS Penuh Duluan...

Anggota Komisi IX DPR itu kemudian meminta masyarakat agar pula membangun kewaspadaan terhadap Omicron.

Dia mencontohkan bagaimana pasien Covid-19 meninggal akibat Omicron diketahui karena pasien itu memiliki komorbid atau penyakit penyerta.

Namun, lanjut Netty, hal itu bukan menjadi alasan untuk tidak meningkatkan kewaspadaan.

"Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan. Salah satunya adalah dengan menunda bepergian ke luar negeri. Diketahui, mayoritas suspek adalah pelaku perjalanan luar negeri," tambahnya.

Kembali ke pemerintah, Netty melihat terdapat kendala dalam cara mendeteksi jenis varian Omicron yang seharusnya menggunakan tes PCR metode S-gene Target Failure (SGTF), tidak bisa dengan tes PCR dan antigen biasa.

Baca juga: PERSI Sebut BOR RS di Tingkat Nasional 14 Persen, DKI Jakarta Paling Tinggi

"Tes ini (SGTF) masih sedang diproduksi dan tidak semua tempat menyediakan. Pemerintah harus memastikan kemampuan testing di daerah dalam mendeteksi varian secara lebih spesifik," jelasnya.

Netty berharap, pemerintah mengevaluasi beberapa hal penting dalam penanganan Omicron di antaranya memperkuat tindakan pencegahan di masyarakat pada semua tatanan tempat kerja dan interaksi sosial ekonomi.

Caranya menurut dia, dengan disiplin protokol kesehatan dan peningkatan testing serta tracing.

"Tracing kasus Omicron harus dilakukan dengan serius dan teliti. Perbanyak testing untuk meng-cover kasus harian dengan alat tes khusus. Pemerintah pun harus merespons dengan baik kebutuhan rumah sakit akan alat dan dukungan infrastruktur lainnya. Jangan sampai RS enggan menerima pasien karena kurangnya dukungan ketersediaan alat dan cover pembiayaan," pungkasnya.

Baca juga: Kasus Covid-19 Merangkak Naik, Rumah Sakit Diminta Mulai Waspada

Diketahui, beberapa waktu belakangan, kasus harian Covid-19 kembali meningkat seiring meluasnya penyebaran varian Omicron.

Kasus harian Covid-19 kembali meningkat yaitu sebanyak 12.422 pada Minggu (30/1/2022).

Angka tersebut merupakan penambahan kasus harian tertinggi terhitung sejak lima bulan terakhir.

Berdasarkan catatan Kompas.com, penambahan kasus Covid-19 di atas 12.000 terakhir terjadi pada 27 Agustus 2021 yaitu sebanyak 12.618.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com