Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 yang Masih Meningkat dan Perlunya Perbaikan Distribusi Vaksin

Kompas.com - 05/01/2022, 09:38 WIB
Tsarina Maharani,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus Covid-19 masih terus bertambah hingga Selasa (4/1/2022). Kemarin, kasus positif Covid-19 bertambah 299, sehingga secara kumulatif totalnya menjadi 4.263.732 kasus.

Kemudian, kasus sembuh Covid-19 bertambah 168, sehingga jumlahnya menjadi 4.114.969.

Sementara itu, kasus kematian akibat Covid-19 bertambah 3. Maka, total kasus kematian yaitu 144.105 jiwa.

Adapun jumlah kasus aktif tercatat sebanyak 4.658 setelah ada penambahan 128 kasus.

Selain itu, hingga Selasa pukul 18.00 WIB, dari target 208.265.720 orang yang jadi sasaran vaksinasi, sebanyak 144.492.899 orang atau 55,07 persen orang telah mendapatkan vaksin Covid-19 dua dosis.

Sementara itu, yang mendapatkan suntikan vaksin dosis pertama sebanyak 166.881.284 orang atau 80,13 persen.

Baca juga: UPDATE 4 Januari: Bertambah 299, Kini Ada 4.263.732 Kasus Covid-19 di Indonesia

Sasaran vaksinasi itu terdiri atas tenaga kesehatan, lanjut usia, petugas publik, masyarakat rentan, dan masyarakat umum termasuk anak-anak usia 12-17 tahun. Target ini ditetapkan untuk mencapai kekebalan komunal (herd immunity) dari virus SARS-CoV-2.

Kasus varian Omicron meningkat

Pada saat yang sama, penularan varian Omicron juga mengalami peningkatan. Pemerintah mengonfirmasi adanya penambahan 92 kasus baru, kemarin.

Kini, total kasus varian Omicron menjadi 254. Sebanyak 239 kasus berasal dari pelaku perjalanan luar negeri dan 15 kasus transmisi lokal.

“Mayoritas (penularan) masih didominasi pelaku perjalanan luar negeri. Dari hasil pemantauan, sebagian besar kondisinya ringan dan tanpa gejala. Gejala paling banyak adalah batuk (49 persen) dan pilek (27 persen),” kata Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam keterangannya, Selasa.

Perbaiki distribusi vaksin

Di sisi lain, cakupan vaksinasi Covid-19 di Indonesia dinilai masih belum merata. Capaian vaksinasi pada kelompok rentan, seperti warga lanjut usia, pun belum maksimal.

Baca juga: Program Vaksinasi Dosis Ketiga Dimulai 12 Januari, Vaksin Booster Wajib atau Tidak?

Pemerintah didorong mendekatkan distribusi vaksin ke basis-basis masyarakat dan masyarakat sipil dilibatkan dalam mengawasi distribusi vaksin untuk mencegah penyelewengan.

Mengutip Kompas.id, peneliti Transparency International Indonesia Agus Sarwono mengatakan, terdapat konflik kepentingan dalam penyediaan vaksin untuk distribusi vaksin ke daerah.

Dalam beberapa kasus, alokasi vaksin sudah diperuntukkan bagi kelompok tertentu.

“Meski capaian vaksinasi nasional terlihat besar, cakupan untuk kelompok lansia masih rendah. Apalagi, di Indonesia bagian tengah dan timur, rata-rata masih kurang dalam 50 persen,” ujar Agus dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Keadilan Kesehatan, Selasa.

Agus menuturkan, Kementerian Kesehatan telah mempublikasikan informasi pemakaian dan stok vaksin di provinsi dan kabupaten/kota. Namun, informasi jenis vaksin dan masa kedaluwarsa juga perlu dirinci.

“Kami percaya Kementerian Kesehatan punya datanya. Namun, mengapa tidak mau menginformasikan,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com