Opsi Sekolah Online Dihapus, PKS: Yang Menanggung Dampak Murid dan Orangtua, Bukan Pemerintah

Kompas.com - 05/01/2022, 08:43 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah mengevaluasi ketentuan yang menghilangkan hak orangtua untuk memilih opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau sekolah online bagi anaknya.

Netty mengatakan, orangtua peserta didik semestinya memiliki hak penuh untuk memastikan pendidikan dan melindungi sang anak dari paparan Covid-19, tidak dipaksakan mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM).

"Pemerintah tidak boleh menghilangkan opsi untuk memilih PJJ tersebut karena yang menanggung dampak terbesarnya andaikan terpapar Covid-19 adalah si peserta didik dan keluarganya, bukan pemerintah," kata Netty dalam siaran pers, Selasa (4/1/2022) malam.

Menurut dia, kekhawatiran orangtua atas keselamatan anaknya mesti diakomodir oleh pemerintah dengan tetap menyediakan fasilitas untuk PJJ.

Baca juga: Cerita Orangtua Tak Izinkan Anak Ikut PTM meski Tak Ada Lagi Sekolah Online

Terlebih, berdasarakan temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), penerapan protokol kesehatan di sekolah-sekolah masih lemah karena minimnya pengawasan.

"Di sisi lain banyak sekolah yang fasilitas prokesnya tidak memadai. Jadi wajar apabila ada orangtua yang khawatir melepas anaknya untuk mengikuti PTM," ujar Netty.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menambahkan, saat ini ada ancaman varian Omicron yang penyebarannya jauh lebih cepat dibandingkan varian lainnya.

Ia mengingatkan, status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta pun sudah meningkat ke level 2.

"Jadi rasanya aneh kalau orangtua dipaksa melakukan PTM, padahal alasan untuk melakukan PJJ demi kehati-hatian itu juga sangat kuat," kata dia.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Jumeri mengatakan mulai Januari 2022, semua satuan pendidikan pada wilayah PPKM level 1, 2 dan 3 wajib melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas.

Baca juga: Gelar PTM 100 Persen, Pihak SMAN 23 Jakarta Akui Ada Kerumunan Siswa Saat Pulang Sekolah

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Nasional
Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

Nasional
Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Nasional
Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Nasional
Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Nasional
Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Nasional
Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Nasional
Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Nasional
BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

Nasional
Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Nasional
MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

Nasional
40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.