Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amphuri Berangkatkan Umrah 84 Pimpinan PPIU, Sudah Dapat Izin Kemenag?

Kompas.com - 31/12/2021, 18:36 WIB
Mutia Fauzia,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) memberangkatkan 84 pimpinan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang masuk ke dalam anggota Amphuri.

Adapun pemberangkatan tersebut terbagi atas dua kelompok, yakni Kamis (30/12/2021) kemarin dan hari ini, Jumat (31/12/2021).

"Hari ini grup kedua Amphuri (berangkat)," ujar Kabid Umrah Amphuri Zaki Zakaria kepada Kompas.com, Jumat.

Dalam pemberangkatan ini, hanya para pimpinan PPIU atau orang yang ditugaskan perusahaan yang diberangkatkan. 

Proses pemberangkatan pun terbagi ke dalam tiga grup berdasarkan vaksin, yakni vaksin Sinovac dua grup dan non Sinovac satu grup.

Baca juga: [KALEIDOSKOP 2021] Maju Mundur Umrah dan Haji di Tengah Pandemi

"Keberangkatan umrah perdana ini merupakan realisasi dari rencana awal Amphuri untuk memberangkatkan para pimpinan PPIU yang tertunda dikarenakan kebijakan pemerintah yang semua akan diberangkatkan pada Kamis, 23 Desember 2021," demikian bunyi keterangan yang diterima Kompas.com.

Amphuri mengaku telah berkoordinasi dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah untuk melakukan uji coba umrah perdana.

"Keberangkatan umrah perdana pimpinan PPIU anggota Amphuri yang berjumlah 84 orang ini sudah berkoordinasi dengan Kemenag (Ditjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah," tulis pengumuman tersebut.

Dalam pemberangkatan ini, Ketua Umum Amphuri Firman M Nur, Bendahara Umum M Tauhid Hamdi dan Ketua Dewan Kehormatan Amphuri Imam Bashori, turut di dalam rombongan yang berangat.

Baca juga: Tim Advance Umrah Berangkat ke Saudi, Uji Coba Regulasi hingga Sistem

"Dikarenakan regulasi penerbangan (GACA), peserta umrah perdana pimpinan PPIU anggota Amphuri akan menjalani karantina institusional di Saudi selama lima hari empat malam di kedatangan dan dua kali tes PCR di hari ke-2 dan ke-4," bunyi pengumuman tersebut.

Terkait pemberangkatan umrah tersebut, Kompas.com telah berupaya mengonfirmasi kepada Dirjen Pemberangkatan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latif namun ia meminta untuk menghubungi Kasubdit Pengawasan Umrah Noer Aliya Fitra. Noer pun belum memberi penjelasan lebih lanjut kepada Kompas.com hingga berita ini ditayangkan.

Kompas.com juga telah mengonfirmasi kepada Direktur Bina Umrah dan Haji Kemenag Nur Arifin namun belum mendapat jawaban.

Diketahui, rencana pemberangkatan perdana jemaah umrah dilaksanakan pada 23 Desember lalu. Namun rencana itu dibatalkan, salah satunya akibat merebaknya Covid-19 varian Omicron.

Kemenag sendiri direncanakan akan melakukan evaluasi atas kebijakan ini setelah 2 Januari 2022.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com