Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proses Pindah Ibu Kota Belum Ada Titik Terang, Masih Menunggu UU IKN dan Aturan Turunannya

Kompas.com - 29/12/2021, 19:22 WIB
Mutia Fauzia,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih terus mematangkan rencana pemindahan ibu kot negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Bila berdasarkan pada Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN), rencananya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur bakal dilakukan pada semester I-2024.

Ketetapan mengenai pemindahan ibu kota ini bakal lebih lanjut dilakukan lewat peraturan presiden (Perpres).

"Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN (...) dilakukan pada semester I tahun 2024 dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden," tulis Pasal 3 RUU IKN seperti dikutip Kompas.com, Rabu (29/12/2021).

Dengan target tersebut, artinya pemerintah hanya tinggal memiliki waktu dua tahun untuk proses pengesahan undang-undang hingga persiapan pindah ibu kota.

Tentu saja, untuk wilayah yang ditargetkan menjadi IKN bisa berfungsi sebagai pusat pemerintahan, maka perlu dilakukan pematangan desain tata ruang kota hingga pembangunan infrastruktur dasar.

Baca juga: Ini 4 Bocoran Skema Pemindahan Ibu Kota Baru, Dimulai Sebelum 2024

Lalu saat ini, sampai mana tahap persiapan pemindahan IKN tersebut dilakukan?

Masih dibahas bersama DPR

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, proses pemindahan IKN masih menunggu pengesahan RUU IKN.

"Menunggu undang-undangnya ada," ujar dia kepada Kompas.com.

Senada, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga mengatakan, proses pembangunan infrastruktur untuk IKN masih belum dilakukan.

Pihaknya masih menunggu hingga UU IKN serta peraturan turunannya rampung dibahas dan disahkan. RUU IKN sendiri saat ini masih dalam tahap pembahasan antara pemerintah dengan DPR RI.

"Saat ini sedang dilakukan pembahasan RUU IKN, itu oleh pemerintah yakni Bappenas, Kemenkumham, semua. Itu kalau PU kan menyiapkan desain, urban desain perkotaannya jalan terus, dan beberapa infrastruktur dasar itu jalan terus persiapan perencanaannya," kata Danis ketika dihubungi.

Meski masih dalam tahap persiapan perencanaan, menurut dia, target ibu kota pindah pada semester I-2024 mendatang sangat mungkin dicapai.

Baca juga: Fakta Terkini Ibu Kota Baru di Kalimantan, Salah Satunya Kepala Daerah Diangkat Presiden

Beberapa hal utama yang saat ini menjadi prioritas yakni perencanaan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, sanitasi, serta penataan kawasan. Selain itu juga rencana kantor pemerintahan hingga perumahan ASN.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com