Ibu Kota Negara Baru Dipimpin Kepala Otorita, Dipilih Langsung Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kian serius dalam merealisasikan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Saat ini, pemerintah sedang dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara dengan DPR RI. Realisasi pemindahan ibu kota baru pun rencananya bakal dilakukan pada semester I 2024 mendatang.

Staf Ahli Kepala Bappenas Bidang Sektor Unggulan dan Infrastruktur Velix Vernando menjelaskan, salah satu isi dari RUU IKN yakni terkait dengan pemerintahan.

Baca juga: Kementerian-kementerian Ini Bakal Pindah Lebih Dulu ke Ibu Kota Baru

Ia menjelaskan, ibu kota baru bakal dipimpin oleh kepala daerah khusus IKN yang merangkap sebagai kepala otorita IKN.

"Pemerintahan daerah khusus, akan dipimpin kepala daerah khusus IKN yang merangkap kepala otorita IKN dibantu wakil kepala daerah khusus IKN," kata Velix dalam webinar, Kamis (23/12/2021).

Kepala otorita IKN ini bakal ditunjuk dan diangkat oleh Presiden secara langsung, sama halnya seperti sistem penetapan menteri.

Baca juga: Ini Rencana Prioritas Pemerintah Terkait Pembangunan Ibu Kota Baru

Artinya, tidak ada pemilihan umum untuk memilih kepala daerah IKN secara langsung oleh penduduk IKN. Masa jabatan kepala otorita ibu kota baru adalah selama lima tahun.

Adapun kewenangan dari pemerintah daerah khusus IKN mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama.

"Ia akan ditunjuk dan diangkat, kemudian ditetapkan oleh presiden dengan masa jabatan lima tahun," ucap Velix.

Baca juga: AMAN Minta Pembangunan Ibu Kota Baru Hormati Hak Masyarakat Adat

IKN hanya akan melaksanakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD.

Untuk nama pemerintahan dari IKN nantinya akan disebut dengan Pemerintahan Daerah Ibu Kota Negara.

Proses penamaan dari wilayah yang akan menjadi ibu kota baru menunggu kesepakatan antara pemerintah dengan DPR.

"Nanti namanya Pemerintahan Daerah Ibu Kota Negara titik titik. Yang nantinya namanya akan ada kesepakatan politik dengan DPR," jelas Velix.