Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

HUT PSI, Giring Sanjung Jokowi: Presiden Terbaik dalam Sejarah Indonesia, Dihormati Pemimpin Dunia

Kompas.com - 22/12/2021, 16:55 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha berulang kali menyanjung Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya pada acara puncak HUT ke-7 PSI di Jakarta, Rabu (22/12/2021).

Jokowi sendiri hadir dalam acara itu mengenakan setelan putih-hitam, setelah pagi tadi menyempatkan diri menghadiri Pembukaan Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung.

“Bapak Presiden yang saya muliakan dan saya hormati, tidak ada kebanggan yang lebih besar daripada melihat bagaimana Indonesia, bagaimana Pak Jokowi, semakin dihormati di panggung-panggung internasional, melihat bagaimana gestur para pemimpin dunia yang respek kepada presiden kita, Presiden RI, Bapak Joko Widodo,” ungkap Giring dari mimbar.

Baca juga: Cerita WNI yang Diminta Bayar Rp 8,2 Juta dan Menunggu Berjam-jam untuk Karantina...

Ia menyebut bahwa ekonomi Indonesia semakin kuat dan itu menjadi modal bagi negara ini terus maju, terlebih didukung oleh kerja-kerja generasi muda.

Giring juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Jokowi menangani pandemi dan memulihkan ekonomi.

Eks vokalis grup band Nidji itu juga tak segan memuji Jokowi sebagai presiden terbaik dalam sejarah negeri ini.

“Dengan kerendahan hati saya yang paling dalam, saya ingin mengajak Sis and Bro yang berada di ruangan ini dan yang sedang nonton live untuk semua berdiri, memberikan penghormatan kepada presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh republik ini, Presiden Joko Widodo!” ucap Giring berapi-api.

Hadirin kemudian meneriakkan nama Jokowi berulang-ulang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com