Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Nasdem Hillary Lasut: Tak Etis Presiden Karantina di Istana, Anggota DPR di Wisma Atlet

Kompas.com - 14/12/2021, 05:39 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Hillary Brigitta Lasut menilai, tak ada yang salah apabila anggota Komisi VII DPR sekaligus artis Mulan Jameela melakukan karantina mandiri di rumah setelah tiba dari luar negeri.

Dia melihat presiden dan juga anggota dewan memiliki kedudukan yang sama sehingga memiliki hak yang sama pula untuk melakukan karantina secara mandiri.

"Dilihat dari sudut pandang hukum, DPR itu setara presiden kalau dalam pembagian kekuasaan, tidak masuk akal dan tidak etis kalau presiden karantina di Istana Bogor terus DPR RI karantina di Wisma Atlet," kata Hillary dalam keterangan tertulis, Senin (13/12/2021).

Baca juga: Ditanya soal Karantina Mulan Jameela, Ketua Satgas: Selama Ini Para Pejabat Patuh

Politikus Partai Nasdem itu khawatir, apabila DPR tidak boleh melakukan karantina mandiri dapat mendiskreditkan kesetaraan lembaga, padahal DPR merupakan lembaga yang mengawasi kinerja presiden.

Hillary menuturkan, DPR sejatinya bersifat kolektif kolegial. Artinya 575 anggota DPR, baik pimpinan DPR maupun anggota biasa, sama-sama membentuk lembaga DPR.

Ia berpendapat, tidak tepat apabila hanya pimpinan DPR yang dianggap setara dengan presiden karena pimpinan DPR dibedakan dari anggota hanya dalam fungsi mengatur jalannya sidang.

Baca juga: Mulan Jameela Disebut Tak Jalani Karantina Usai dari Turki, Begini Respons Gerindra

"Untuk melaksanakan tugas pengawasan (dalam hal ini tugas pengawasan DPR), si pengawas harus punya wibawa dan posisi yang lebih tinggi atau setidaknya setara dengan yang diawasi. Kalau tidak, dia tidak akan punya cukup power untuk melaksanakan tugas pengawasan," ujar anggota termuda DPR tersebut.

Sementara, menurut Hillary, tidak mungkin apabila presiden, anggota dewan, maupun jajaran lembaga yudikatif tidak melakukan karantina mandiri karena mereka tetap harus melakukan tugas negara.

"Selain menyulitkan tugas penyelenggaraan suatu negara, secara keamanan tidak dapat dijamin, khususnya untuk presiden," ujar dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com