Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Muncul Hoaks CEO BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan, Ini Penjelasannya

Kompas.com - 09/12/2021, 17:39 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com – Baru-baru ini, muncul sebuah tweet dari akun Twitter @AnonCitizenUK yang mengunggah video percakapan wawancara Chief Executive Officer (CEO) BioNTech Pfizer Ugur Sahin.

Dalam unggahan tersebut disertakan pula keterangan yang menyatakan bahwa Sahin menolak untuk divaksinasi karena alasan keamanan.

Berdasarkan hasil penelusuran, video tersebut ternyata merupakan potongan dari wawancara Ugur Sahin dengan DW News yang dilaksanakan pada Desember 2020.

Video wawancara itu telah diunggah ke kanal YouTube DW News pada 22 Desember 2020 dengan judul “BioNTech CEO Ugur Sahin: Our vaccine will likely work for mutated coronavirus variants”.

Baca juga: Dosis Ketiga Pfizer-BioNTech Diklaim Mampu Tangkal Varian Omicron

Adapun video yang diunggah akun @AnonCitizenUK merupakan potongan video pada menit 6:25 hingga 8:19.

Dalam video tersebut, Sahin sama sekali tidak menyebutkan bahwa dirinya tidak bersedia divaksinasi karena alasan keamanan.

Ia mengungkapkan bahwa belum menerima vaksin saat wawancara dilakukan. Hal ini terjadi karena Sahin bukan termasuk golongan prioritas yang ditetapkan pemerintah.

Seperti diketahui, pada Desember 2020, pemerintah Jerman baru saja memulai distribusi vaksin dan menetapkan bahwa vaksin diprioritaskan untuk tenaga kesehatan (nakes) dan pekerja esensial lain.

Baca juga: 7.800 Vial Vaksin Pfizer-BioNTech Tiba di Gorontalo

Lebih lanjut, melansir wawancara Sahin dengan media asal Inggris, The Times, pada September 2021, Sahin menegaskan, dirinya telah menerima vaksin pada Akhir Januari 2021.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa unggahan akun Twitter @AnonCitizenUK masuk ke dalam kategori konten menyesatkan atau misleading content.

Sementara itu, di Indonesia, pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 masih terus meminta masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan (prokes) meski telah selesai divaksinasi.

Pasalnya, selain vaksin, disiplin penerapan prokes merupakan salah satu cara ampuh untuk mencegah risiko penularan Covid-19.

Baca juga: Dosis Kecil Vaksin Covid-19 Pfizer/BioNTech Aman untuk Anak di Bawah 11 Tahun

Adapun prokes yang harus dipatuhi sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2021 adalah 6M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, serta menghindari makan bersama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com